Subsidi Kendaraan Listrik, Politisi PKS Ini Anggap Subsidi DP Perumahan 0 Persen Lebih Tepat Manfaat

Kamis, 10 Agustus 2023, 06:30 WIB | Bisnis | Nasional

JAKARTA (10/8/2023) - PKS menolak kebijakan subsidi kendaraan listrik. Alasannya, Indonesia belum siap menerapkan kendaraan listrik secara massal, karena infrastruktur pendukung (support sistem) belum lengkap untuk memfasilitasi diterapkannya kendaraan listrik secara masif.

PKS melihat, respon masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik ini secara negatif. Mulai dari beban anggaran dan ketersediaan akses. Yang paling banyak mendapat respon adalah infrastruktur yang belum memadai, termasuk jaringan pengisian daya yang terbatas.

"Deretan respon negatif masyarakat itu, dapat jadi hambatan utama dalam adopsi kendaraan listrik," ungkap Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina dalam pernyataan tertulis yang diterima, Kamis.

Politisi perempuan PKS ini menyampaikan, seharusnya subsidi ini lebih tepat untuk kebutuhan rakyat miskin.

Saat ini, menurut dia, rakyat lebih butuh membeli bahan makanan pokok dengan harga terjangkau dan ketersediaannya ada di pasaran.

Nevi menambahkan, dari berbagai informasi yang ia kumpulkan, baik tersebar di media sosial maupun media mainstream, saat ini rakyat Indonesia belum yakin dengan program kendaraan listrik, oleh sebab belum rapihnya infrastruktur yang terbangun untuk mendukung kendaraan listrik.

Hal ini terbukti ketika kendaraan listrik diluncurkan, yang membeli sangat minim dan yang beli rata-rata masyarakat yang tergolong berkecukupan, sehingga kendaraan listrik hanya sebagai kendaraan tambahan.

"Kebutuhan subsidi masyarakat lainnya adalah subsidi perumahan DP 0 persen. Mending ini yang dijadikan prioritas subsidi, bukan kendaraan listrik," tegasnya.

"Saya meyakini subsidi perumahan untuk rakyat kecil, lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan mendasar masyarakat," tutur Nevi.

Halaman:

1 2 Selanjutnya