Aktivitas Tambang Batu Bara Pulau Bayur Dilaporkan Masyarakat ke DPRD Riau, Ini Alasannya

PEKANBARU (26/6/2023) - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Eddy A Mohd Yatim meminta Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur (FMPPB) untuk menyiapkan data yang lengkap terkait persoalan lahan masyarakat yang dijadikan tempat penambangan batu bara.

"Kami akan membuat pertemuan lintas komisi terkait sumber dan status lahan yang bisa dikelola. Minimal, hari ini dapat gambaran laporan ke pimpinan DPRD Riau, agar bisa diadakan pertemuan lintas komisi. Ini akan jadi rekomendasi atas persetujuan pimpinan," ungkap Eddy saat berdialog dengan perwakilan FMPPB Kabupaten Kuansing di Ruang Komisi I DPRD Riau, Senin.

Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama FMPPB ini, juga dihadiri Anggota Komisi I DPRD Riau lainnya, Andi Darma Taufik dan Mardianto Manan.

Hadir dalam rapat ini, Ketua FMPPB Kabupaten Kuansing, Enmar beserta anggota masyarakat Pulau Payur lainnya.

Baca juga: Kawasan Tambang Batu Bara Ombilin jadi Warisan Dunia, Ini Harapan Gubernur Sumbar

Dikesempatan itu, Enmar menyampaikan, lahan masyarakat yang dijadikan tempat penambangan batu bara itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Lahan tersebut merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Pulau Payur," ungkap dia.

Bukan hanya itu, pihak perusahaan tambang juga melaporkan warga setempat ke Polda Riau dengan kasus menghalang-halangi kelangsungan kegiatan pertambangan dan pemotongan pipa.

"Kami hanya melarang untuk pengeboran bukan memotong pipa," ujarnya. (*)

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: