Nevi Zuairina Desak Pemerintah Segera Selesaikan Kasus Rafaksi Minyak Goreng
JAKARTA (9/6/2023) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina ungkapkan, 54 pelaku usaha mengajukan klaim pada BPDPKS dengan total nilai Rp812,720 miliar lebih.
Namun, hasil verifikasi surveyor independen menunjukkan hanya 58,43 persen dari total nilai atau sekitar Rp474,808 miliar lebih.
Perbedaan antara klaim dan hasil verifikasi tersebut, disebabkan karena beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran maupun rafaksi yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi dan ongkos angkut yang tidak dapat diyakini, serta penyaluran maupun rafaksi yang melebihi tanggal 31 Januari 2022.
"Saya ingin mendapat jawaban pemerintah, apa langkah Kementerian Perdagangan menyikapi desakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar Kementerian Perdagangan membayar selisih harga jual minyak goreng kemasan pada 2022 atau rafaksi minyak goreng," kata Nevi mempertanyakan saat Rapat Kerja Komisi dengan Kementerian Perdagangan terkait rafaksi pembayaran minyak goreng.
Baca juga: PLN Bantu Rp75 Juta, Warga Ikut Berpartisipasi, Hasilnya Jalan Usaha Tani Sepanjang 300 Meter
Nevi menambahkan, Rapat kerja memutuskan agar Kemendag RI diminta melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan penyelesaian pembayaran dana klaim Rafaksi Minyak Goreng oleh BPDPKS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyinggung terkait kenaikan harga-harga pangan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia mengungkapkan, bahwa masyarakat kini sudah mulai banyak mengeluh terkait stabilitas harga pangan yang mulai fluktuatif akhir-akhir ini.
Nevi menegaskan, kini harga pangan terus terjadi setiap tahunnya. Ia mendapat aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terutama di dapilnya tentang keluhan ini dan masyarakat minta solusi dari negara.
"Saya minta pengalaman pada kenaikan harga pangan yang terjadi tiap tahun menjadi pelajaran untuk bisa mencari solusi yang tepat dalam menjaga stabilitas harga pangan," pinta Nevi.
Baca juga: Nevi Zuairina: Pendidikan Agama jadikan Siswa Individu yang Bertanggungjawab
Aktivis perempuan PKS ini mengusulkan agar ketersediaan stok bahan pangan maupun dari sisi distribusi jangan sampai ada persoalan adanya pihak yang menimbun bahan pangan, sehingga barang sulit ditemukan di pasar dan akhirnya harga menjadi mahal.
Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024