65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Ini Saran Nevi Zuairina ke Erick Tohir

JAKARTA (27/1/2023) - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina mengatakan, Fraksi PKS telah mengendus ketidakberesan BUMN dalam pengelolaan dana pensiun. Aroma ketidakberesan ini makin kuat, sejak munculnya kasus Jiwasraya.

"Fraksi PKS pernah menggulirkan Pansus Jiwasraya, untuk membongkar kasus yang bernilai triliunan rupiah itu. Dalam kasus Jiwasraya saja, kerugian negara ditaksir sebesar Rp16,81 Triliun. Sementara itu pada 1 Februari 2021 Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyatakan kerugian uang negara akibat kasus Asabri sebesar Rp23,7 Triliun," ujar Nevi di Jakarta, Jumat.

Hal ini diungkapkan Nevi, merespon pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang menyebut, 65 persen dana pensiun perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mendorong, dilakukannya pembenahan tata kelola BUMN yang dimulai dari jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik

Politisi Dapil Sumbar II ini mengatakan, posisi jajaran direksi dan komisaris memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan BUMN.

"Pengangkatan jajaran direksi dan komisaris, harus mempertimbangkan kapasitas dan integritas, sebagaimana amanah UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 28," urai Nevi.

Nevi juga meminta, Erick Thohir dapat segera melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan BUMN.

Politisi PKS ini menekankan, pentingnya transparansi pengelolaan BUMN ke publik juga menjadi kunci perbaikan tata kelola BUMN.

Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan

Sebagai badan usaha yang didanai negara melalui APBN, lanjut Nevi, sudah seharusnya rakyat Indonesia tahu bagaimana kondisi BUMN.

Penulis:
Editor:
Sumber: