Pengisian Kursi Wawako yang Kosong, Ini Pandangan PDI Perjuangan Padang

"Padang ini ibu kotanya provinsi Sumbar. Jumlah penduduknya juga paling banyak. Banyak persoalan yang sepertinya tak akan sanggup diselesaikan sendirian oleh seorang kepala daerah," nilai Albert.

Di antara masalah itu, ungkap Albert yang juga tokoh etnis Tionghoa Kota Padang, beratnya persoalan ekonomi terutama tekanan inflasi sehingga mencatatkan Kota Padang sebagai kota dengan tingkat inflasi bulanan peringkat ke-6 tertinggi di Sumatera sekaligus peringkat ke-20 secara nasional per September 2022 lalu.

Kemudian, infrastruktur di Kota Padang juga banyak bermasalah. Belum lagi persoalan layanan publik. Salah satu yang menonjol yakni kegagalan Kota Padang dalam mengajukan formasi PPPK guru di tahun 2022 ini. Sehingga, menyebabkan 1.226 guru honorer yang telah lulus passing grade, jadi tak jelasnya nasib mereka sebagai calon aparatur pemerintah kategori PPPK.

Baca juga: Selisih Suara 4 di Dapil Sumbar IV, PDI Perjuangan dan PKB Saling Keberatan di Pleno KPU Sumbar

"Hendri Septa telah memimpin Padang selang 1,5 tahun terakhir. Tampak, tantangan yang ada, tak mampu diatasinya sendiri. Pesan saya, jangan rugikan warga kota," tegas Albert.

Pada Pilkada Padang 2018, diketahui PKS dan PKS berkoalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. Seiring terjadinya kekosongan jabatan walik wali kota, DPP Padang melalui surat No PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Wali Kota Padang dari PAN tertanggal 31 Januari 2022 telah menetapkan nama Ekos Albar sebagai calon Wawako.

Sementara, PKS menawarkan nama Hendri Susanto, berdasarkan surat No: 135/K/AC.11-PKS/1444 tanggal 8 Oktober 2022. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: