Mahyeldi Kumpulkan Tokoh Minang di Jakarta

Luruskan Stigma Negatif

Terkait dengan itu, Supardi mengatakan, persoalan jalan tol tersebut harus diluruskan agar tidak timbul stigma bahwa pembangunan tol dan investasi di Sumbar terkendala tanah ulayat.

"Perlu diklarifikasi juga, dalam sejarah Sumbar belum ada pembangunan terhenti karena tanah ulayat, jangan sampai ada isu pembangunan dan investasi sulit masuk karena hal ini," kata Supardi.

Baca juga: Di PESSEL, 243 Siswa Lulus Administrasi Seleksi Paskibraka 2024

Dikatakan Supardi, dalam tiga dekade ke belakang pertumbuhan di Sumatera Barat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, belum cukup signifikan.

Belum lagi diperparah dengan situasi Covid-19 sejak dua tahun silam, ia berpendapat pertumbuhan pembangunan di Sumbar saat ini belum berimbang jika dibandingkan dengan pukulan yang dialami berbagai sektor selama pandemi.

"Oleh karena itu, perlu kiranya kita meminta uluran tangan tokoh di rantau untuk ikut memberikan sumbangsih yang dapat menjadi solusi bagi Sumatera Barat ke depan," tutur Supardi.

Mendorong pertumbuhan pembangunan itu, diaa menjelaskan, beberapa kebijakan telah diputuskan dalam RPJMD Sumatera Barat yang diejawantahkan dalam empat program unggulan (progul), yakni, Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religus dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

Ditambah kebijakan yang telah disepakati, seperti beasiswa bagi 1000 calon mahasiswa, alokasi 10% anggaran APBD untuk pertanian, dan menjadikan Sumbar destinasi wisata bertaraf Internasional.

"Mewujudkan hal ini pemerintah butuh anggaran, kalau pendapatan hanya bertumpu pada pajak kendaraan saja tentu belum cukup untuk membangun Sumatera Barat," pungkasnya.

Silaturahmi diakhiri dengan sesi diskusi yang diwarnai berbagai masukan dan saran dari Bachtiar Chamsyah, Gamawan Fauzi, Dasrul Lamsudin, Basril Djabar dan tokoh-tokoh masyarakat Sumbar lainnya yang turut hadir.

Penulis:
Editor:
Sumber: