Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan akan Dikawal: Firli: Nelayan Layak Sandang Predikat Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera

"Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut," usulnya.

Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.

Baca juga: Aturan Perda No 4 Tahun 2021, Syamsul Bahri: Nelayan Berhak Dilindungan Asuransi dan BPJS

"Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan," tegasnya.

Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.

"Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK," tegas Firli Bahuri. (rls)

Penulis:
Editor:
Sumber: