Hermanto: Pemerintah Tak Berdaya Kendalikan Harga Pangan
JAKARTA (6/3/2022) - Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menilai pemerintah tak berdaya mengontrol dan mengendalikan harga pangan. Sejumlah komoditas pangan belakangan ini seperti susul menyusul mengalami kenaikan harga.
"Kenaikan harga minyak goreng belum juga mampu diatasi, sudah disusul dengan kenaikan harga kedelai, daging sapi, cabai, bawang dan gas," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Para pelaku pasar, katanya, seperti seirama menahan stok produk. Sehinga, barang jadi langka di pasaran, harganya naik, lalu para spekulan mengambil untung dari kenaikan harga tersebut.
"Hal ini tentu sangat merugikan rakyat yang mengalami penurunan daya beli karena penghasilan tidak naik," ucap legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini.
Baca juga: Harga Migor Dilepas ke Mekanisme Pasar, Hermanto: Pemerintah Untungkan Oligor dan Mafia
Sejumlah pedagang, lanjutnya, melakukan protes dan mogok jualan karena stok barang langka dan harga naik.
"Meskipun harga komoditas tersebut sudah naik, barangnya tetap saja langka. Masyarakat tak berdaya menghadapi harga pasar yang tak terkendali," tutur Hermanto.
"Pemerintah mestinya mengambil tindakan tegas kepada para pelaku penimbunan barang dan menahan masuknya komoditas ke pasar," tandasnya.
Hermanto mengingatkan pemerintah, kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi secara massif tersebut merupakan indikasi akan terjadi inflasi.
Baca juga: Data Kebun Sawit di Kawasan Hutan Riau Tidak Singkron, Hermanto: Negara Potensi Dirugikan
"Pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam melakukan pengawasan. Selain itu, lakukan operasi pasar secara efektif dan efisien," tandasnya.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024