RDPU Komisi VI dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia: Ketergantungan Impor masih Tinggi, Nevi: Segera Wujudkan Kedaulatan Pangan
JAKARTA (20/2/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menilai, kondisi dan tata kelola pangan negara, masih belum menunjukkan perbaikan.
Padahal, peran dan tata kelola BUMN pasca pembentukan Holding Pangan serta penujukkan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk perusahaan telah diatur sedemikian rupa.
"Saya masih melihat dan merasakan, ibu-ibu rumah tangga Indonesia ini masih mengalami tekanan ekonomi dengan tingginya komoditas pangan," ungkap Nevi.
Misal, minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih dan yang terakhir kedelai sebagai bahan baku tahu tempe, harganya masih tak tekendali bahkan cenderung langka.
Politisi PKS ini meminta kepada PT RNI, agar dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap persoalan masyarakat dimana kondisi saat ini semakin berat dengan rendahnya daya beli.
Ia menambahkan, mestinya dengan adanya konsolidasi BUMN sektor pangan yang terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam serta PT RNI, mampu menjadi lembaga penyangga kekuatan pangan Indonesia.
Nevi mengapresiasi bahwa visi besar holding yaitu meningkatkan pangan nasional baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Namun realitas hari ini, tambah politisi PKS itu, pemenuhan kebutuhan dalam negeri seakan tidak bisa lepas dari impor seperti garam, beras, kedelai, gula.
Bahkan, lanjutnya komoditas hortikultura pun masih marak importasi seperti buah-buahan, bawang putih, bawang merah dan beberapa jenis sayuran.
Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik
"Bagaimana holding pangan mampu menghentikan importasi komoditas pangan dimana perusahaan memberi dukungan sebesar-besarnya pada peningkatan produksi dalam negeri," kata Nevi mempertanyakan.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024