BPN Tanahdatar Serahkan 14 Sertifikat Tanah Aset Pemkab: 955 Aset Pemkab Tanahdatar Belum Disertifikatkan

"Lebih kurang masih ada 955 aset yang belum disertifikatkan. Mulai dari jalan, sarana kesehatan, sekolah dan aset bangunan umum lainnya," jelas Nofi.

Nofi menyebutkan, hingga akhir 2020 ini sebenarnya ada 61 bidang untuk diproses sertifikat. Namun, dari jumlah itu ditargetkan selesai sebanyak 20 sertifikat bidang tanah. Hingga Oktober 2020 ini, telah selesai sebanyak 14 sertifikat.

"Kita yakin, sisanya dari target itu, dapat terselesaikan BPN. Untuk tahun besok, kita manargetkan sekitar 300 bidang untuk disertifikatkan, tentunya hal ini juga kita bicarakan pembiayaannya," kata Nofi.

Baca juga: Sumbar Raih Penghargaan Menteri ATR/BPN, Sukses Dukung Program Sertipikasi Tanah Ulayat

Sertifikat untuk 17.000 Bidang

Dikatakan Nurhamida, jika dari target 20 itu baru terselesaikan secara menyeluruh baru 14 sertifikat.

"Total secara keseluruhan yang sudah selesai diurus pada tahun ini ada sebanyak 66 bidang. Sebanyak 42 di antaranya, sudah selesai pada Agustus. Sisanya, sekarang 14 dan masih ada yang sedang dikerjakan sesuai target. Jika tidak ada kendala seperti gugatan ataupun karena kesibukan administrasi, sisa target tersebut dapat diselesaikan dalam dua pekan," jelasnya.

Nurhamida menerangkan, sesuai program pemerintah pusat untuk memetakan aset di wilayah masing-masing, khusus di Tanahdatar terdapat 17.000 bidang tanah yang akan diukur. Sebanyak 10.000 bidang diukur pihak ketiga dan 7.000 bidang diukur BPN Tanahdatar.

"Jadi, dari semua target 17.000 bidang itu, dipetakan mulai dari aset milik nagari, kecamatan hingga kabupaten," sebut Nurhamida.

Sementara, Erman Rahman berharap, target BPN itu dapat terselesaikan sesuai target dari pemerintah pusat dan kepada OPD terkait agar seluruh aset yang telah disertifikatkan untuk segera dibenahi.

"Jadi seluruh yang sudah tersertifikatkan ini jangan dibiarkan begitu saja. Cepat benahi seperti membangun pagar, perbaikan-perbaikan bangunan dan segala macamnya. Agar apa yang sudah jelas milik Pemda, ini dapat terkelola dengan baik," tegas Erman. (jen)

Penulis:
Editor:
Sumber: