Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020: Fraksi di DPRD Tanahdatar Sorot Penurunan PAD, Dana Refocusing dan Belajar Daring

Kamis, 24 September 2020, 16:14 WIB | Wisata | Kab. Tanah Datar
Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020: Fraksi di DPRD Tanahdatar Sorot Penurunan PAD,...
Wakil Ketua DPRD Tanahdatar, Anton Yondra memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020, Rabu (23/9/2020). (jheni rahmad/valoranews)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampai Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem juga menyoroti soal pendidikan selama pandemi Covid19.

Meski demikian, Fraksi Nasdem menaruh perhatian terhadap Dinas Kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan virus ini.

"Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan dan jajaran, untuk selalu memberi edukasi pada masyarakat tentang bahaya Covid19. Jangan sampai masyarakat panik, trauma dan takut jika tidak akan dilayani. Kami memandang perlu adanya mutasi atau penyegaran personil yang bertugas disegala tingkatan," urainya.

Baca juga: Tanah Datar Mundur, Padang Panjang Diduetkan dengan Padang jadi Tuan Rumah Porprov XVI

Sementara, Fraksi Demokrat juga menyampaikan, terjadinya penurunan PAD yang signifikan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan daerah.

Fraksi Demokrat juga menilai, naik turunnya PAD adalah satu tolak ukur dari berjalan atau patuhnya pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

"Kami Fraksi Demokrat ingin mengetahui apa langkah strategi pemerintah daerah kedepan melakukan terobosan dalam peningkataj PAD ini," ujar Eri Hendri yang jadi juru bicara.

Kondisi ruas jalan kabupaten yang kondisinya tidak layak untuk dilalui, turut jadi sorotan. Menurut Fraksi Demokrat, idealnya ruas jalan kabupaten wajib diurus oleh kabupaten. Namun, sepertinya banyak tidak terurus.

"Contoh kecil saja, seperti ruas Jalan Batipuh dan ruas jalan lainnya banyak bahu jalan semak, badan jalan berlubang, sudah tahunan lamanya sehingga sulit dilalui dan bahkan telah memakan korban," katanya.

Dalam paripurna itu, juga disampaikan perihal dana bantuan bersifat khusus yang disalurkan kepada nagari, akan tetapi belum dilaksanakan pada tahun bersangkutan dan akhirnya jadi Silpa di nagari.

"Kami menyarankan Pemkab atau OPD terkait, untuk melakukan perubahan SK Bupati tentang dan BKBK yang bersumber dari APBD Tanahdatar dengan pengalihan lokasi kegiatan di daerah dan nagari yang sama, agar dapat dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: