Layanan Tekonologi Informasi KPU Diretas, Alex: Ini Preseden Buruk terhadap Keamanan Data Siber

VALORAnews - KPU RI dinilai tidak memiliki grand design yang teruji, dalam pengembangan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020.

Pernyataan ini disampaikan Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman melalui pernyataan tertulis, terkait tak bisanya diakses laman https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id beberapa saat setelah diluncurkan, Rabu (15/7/2020) lalu.

"Pada pemilihan serentak 2020 ini, laman tentang data pemilih yang diretas. Pada Pemilu 2019 lalu, tabulasi penghitungan suara secara daring (Situng-red) yang kacau penyajiannya. Sepertinya, KPU RI tak belajar dari kesalahan yang pernah ada," ungkap Alex, Jumat (17/7/2020).

Informasinya, ungkap Alex, percobaan pembobolan website KPU tentang data pemilih ini telah terjadi sejak Selasa (14/7/2020). Laman yang disiapkan KPU RI itu, sudah tidak bisa diakses baik dari smartphone, tablet maupun dari perangkat komputer lainnya.

Baca juga: Alex Indra Lukman Dilantik jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Siap Menangkan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024

Halaman yang bermasalah tersebut, merupakan fasilitas bagi para pemilih, untuk melakukan pengecekan data diri mereka secara mandiri sebagai pemilih. Pemilih cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama mereka di website KPU tersebut, untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau belum.

"Kejadian peretasan untuk yang kedua kalinya dalam waktu tak berselang lama ini membuktikan, sistem keamanan website yang dibangun KPU rentan dibobol hacker dan sangat lemah," tukas Alex.

"Jika tidak ditangani dengan tepat dan tidak melakukan perbaikan serta meningkatkan keamanan sistem, maka akibat dari pembobolan ini dapat menimbulkan masalah yang lebih fatal. Di antaranya, kerusakan data pemiliih, terjadinya duplikasi data, bahkan mengakibatkan kehilangan data pemilih," tegas Alex.

Seperti diketahui, urai Alex, sudah sering instansi pemerintah mendapat serangan siber seperti yang dialami oleh lembaga DPR belum lama ini. "Menganggap remeh serangan siber, dengan tidak melakukan pertahanan yang optimal, tentu saja jadi preseden buruk," tegasnya.

Baca juga: PDIP Sumbar: KPU Wajib Buat Peraturan Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi

"Terlebih lagi instansi yang strategis seperti KPU. Hal ini akan membahayakan pemerintah dalam melakukan proses Pemilihan Umum mendatang yang lebih jauh berakibat pada sistem demokrasi Negara Republik Indonesia tercinta," tambahnya. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: