DPRD Payakumbuh Kecewa Bantuan Covid19 Gagal Cair Sebelum Lebaran

Sabtu, 23 Mei 2020, 22:01 WIB | News | Kota Payakumbuh
DPRD Payakumbuh Kecewa Bantuan Covid19 Gagal Cair Sebelum Lebaran
Pansus II DPRD Payakumbuh, rapat dengan Sekda, Rida Ananda, Jumat (22/5/2020). Dikesempatan itu, Pansus II mengungkapkan kekecewaannya dengan tak mampunya Pemko merealisasikan bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid19 jelang Idul Fitri 1441 H. (

VALORAnews - Panitia Khusus (Pansus) II Percepatan Penanganan Covid19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi, kecewa akibat tak terealisasinya penyaluran bantuan jelang Idul Fitri 1441 H ini.

Menurut Ketua Pansus II DPRD Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam, pendataan calon penerima yang merujuk kriteria Kementerian Sosial belum tuntas dikerjakan tim Pemko Payaumbuh. Tak tuntasnya pendataan ini, karena ditemukannya penerima ganda antara calon penerima bantuan dari Kemensos dengan provinsi.

"Ini tentu perlu diselesaikan pemko terlebih dulu. Artinya, bantuan dari provinsi belum tuntas seluruhnya di Kota Payakumbuh," ungkap Dt Parmato Alam usai rapat evaluasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid19 melalui APBD Payakumbuh bersama Sekda, Rida Ananda dan jajaran, Jumat (22/5/2020).

Dikatakan, Pansus II DPRD Payakumbuh telah meminta Pemko, untuk memberlakukan sistem paralel dalam pendataan calon penerima bantuan dari provinsi dan kota. Sehingga, data itu kemudian bisa singkron dengan pusat. Dengan begitu, tidak ada penerima ganda nantinya.

Baca juga: Dana Pusat dan Provinsi Fokus ke Dampak Sosial: Pansus II DPRD Payakumbuh Panggil Dinas Sosial, Dt Parmato: APBD Kota Fokus ke Dampak Ekonomi

Sebagai Ketua Pansus II, Dt Parmato Alam menyebut, DPRD Payakumbuh mendorong agar realisasi distribusi bantuan pada 12.000 KK itu, bisa tuntas sebelum lebaran. Namun ternyata tidak sehingga target kinerja jadi tidak tercapai.

"Kami yakin, Pemko juga sama pandangannya dengan kita, tapi karena ada sistem yang harus dipenuhi, ini tertunda sebelum lebaran," ungkap Dt Parmato Alam.

Dijelaskan anak nagari Aua Kuniang itu, wabah Corona kini baru datang, tentu hal ini menjadi proses belajar untuk mencari sistem yang lebih pas dalam segala bentuk konsekuensi atas wabah ini.

"PSBB perlu dievaluasi secara komprehensif, karena konsekuensinya warga dirumahkan. Pemerintah harus siap memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bila tidak, akan sulit mendorong mereka di rumah," ungkapnya.

Pansus II juga menyampaikan rasa terimakasih pada posko mandiri di kelurahan, yang sangat membantu tim gugus depan, sehingga ada rentang kendali untuk mempersempit ruang sekaligus bisa mendeteksi orang-orang luar yang masuk ke kelurahan.

"Harapan kami, kalau Covid19 terus berlanjut, kiranya diadakan pengukur suhu tubuh di posko mandiri minimal 1. Kita sudah minta ke Dinas Kesehatan, karena di sana sudah disediakan Rp15 miliar anggarannya," tukas Dt Parmato Alam.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: