BANJIR PESSEL: Usulan Bantuan Perumahan Korban Bencana Disetujui Pemerintah Pusat
PESISIR SELATAN (30/3/2024) - Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat mengatakan, kalau usulan untuk bantuan perumahan bagi korban bencana di daerahnya, disetujui pemerintah pusat.
Perihal ini, dikemukakan Sekda Pessel Mawardi Roska, usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) via zoom, Jumat.
Baca juga: PEMKAB PESSEL Ingatkan Warga di Lokasi Tanah Bukit Retak untuk Waspada
Dalam rakor terkait persoalan perumahan tersebut, membahas relokasi dan persiapan syarat - syarat administrasi, dari usulan relokasi tadi.
Mawardi Roska menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Bupati Rusma Yul Anwar saat itu.
Baca juga: BANTUAN BERAS Bencana Banjir Pessel Mencapai 419 Ton
Pasalnya, pesawat ditumpangi tidak bisa mendarat di BIM, karena penutupan bandara akibat dampak abu vulkanik gunung Marapi.
"Bapak Bupati, kemarin melakukan pertemuan dengan Kementerian terkait, dalam rangka koordinasi penanganan bencana, yang melanda daerah kita ini," terang Mawardi, dalam relis Diskominfo, Sabtu (30/3/2024).
Baca juga: BANJIR PESSEL: PDAM Tirta Langkisau Diskon Tagihan Pelanggan 50 Persen
Dalam kesempatan itu, Deputi IV Bidang Penanganan Darurat BNPB, Jarwansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan yang di sampaikan Bupati Pessel, kemarin dan dapat disetujui BNPB.
"Usulan tersebut, akan dianggarkan pada Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, melalui penggunaan dana siap pakai," ucap Jarwansyah.
Baca juga: Sewa Rumah 4 KK Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Dibayarkan Perantau Minang Dunia
Pihaknya meminta agar Pemkab Pessel, segera melakukan penuntasan pendataan fasilitas yang rusak, khususnya perumahan.
"Sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, agar kita segera melakukan percepatan proses pendataan rumah yang rusak akibat bencana ini," kata Jarwansyah.
Baca juga: RELAWAN SATRIA INSPIRES: Dipercaya Perantau, Di Apresiasi Pemkab Pessel
Bimtek Verifikasi dan Validasi
Deputi mengatakan, proses perolehan data yang akurat dan lengkap tersebut, membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga dibutuhkan akselerasi dalam hal verifikasi dan validasi.
"Untuk itu, kita akan mengadakan bimbingan teknis, terkait pendataan ini di Pesisir Selatan dalam waktu dekat ini. Tim kami, akan melakukan bimtek, kemudian melakukan pendataan, data bersumber dari Kepala Desa," kata Deputi.
Jarwansyah mengatakan, Bimtek memakai dana BNPB dan pihaknya menyarankan untuk kegiatan verfikasi lapangan, dilakukan setelah Idul Fitri.
Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNBP, Syafera mengatakan, tidak semua rumah terdampak akan diberikan bantuan.
"Melalui pendataan nanti akan ditemukan rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, sesuai dengan paramater BNPB," katanya.
Ia mengatakan, tim yang melakukan pendataan untuk memastikan kondisi rumah yang rusak sedang, dan rusak ringan. Karena, verifikasi akan lama dalam penentuan ini.
"Untuk rusak ringan, dibawah kondisi 20 persen, tidak akan dilakukan penggantian," tambahnya.
Siapkan 180 Orang untuk Dibimtek
Sekda Mawardi Roska mengatakan, dalam bimtek ini, pihaknya akan menyiapkan 180 orang yang akan dilatih untuk pendataan ini.
"Semuanya, kita bagi ke dalam 30 Pokja, yang akan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibas, dan Pemerintah Nagari setempat. Yang masing-masing Pokja terdiri dari 6 orang," ujar Mawardi.
Siapkan Lahan Relokasi
Sekda mengatakan, saat ini Pemkab sedang menegosiasikan lahan, untuk relokasi dengan pemilik lahan. Agar, masyarakat terdampak bisa secepatnya dilakukan relokasi.
Rapat Koordinasi ini, juga dihadiri Forkopimda, BPBD, Dinas Perkimtan LH, Dinas PUTR, Dinas Kominfo, dan Camat yang wilayahnya terdampak.
Sebagai tambahan, data masuk terkait kerusakan rumah, diantaranya: 537 rumah rusak berat, 2.749 rusak sedang, dan 7.048 rusak ringan.(par-tsp)
Editor: Tusrisep
