RPP KPU Padang Dipuji, Evi: Perangkat Audio Visual Perlu Dilengkapi

Jumat, 22 Desember 2017, 17:16 WIB | News | Kota Padang
RPP KPU Padang Dipuji, Evi: Perangkat Audio Visual Perlu Dilengkapi
Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, berdialog dengan anggota KPU Sumbar, Fikon serta anggota KPU Paang, Mahyudin, M Sawati dan Riki Eka Putra di rumah pintar pemilu (RPP), disela-sela kunjungan kerjanya ke KPU Padang, Jumat (22/12/2017). (mangindo kayo/va
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews - Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting memuji desain ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Padang. Namun, Evi mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan di ibu kota provinsi Sumbar ini, untuk jadikan RPP sebagai pusat kegiatan sosialisasi pemilihan terutama pada pemilih pemula.

"Jalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah. Penting juga melengkapi RPP ini dengan perangkat audio visual," ungkap Eva saat kunjungan kerja ke KPU Padang, Jumat (22/12/2017).

Menurut Evi yang didampingi anggota KPU Sumbar, Fikon, M Sawati (ketua KPU Padang), Mahyudin dan Riki Eka Putra (anggota KPU Padang), tak masalah RPP ini dikunjungi oleh pelajar dari Taman Kanak-kanak (TK) sekalipun.

"Pendidikan pemilih pada siswa ini, tak melulu pada kelompok yang akan segera memiliki hak pilih (berusia 17 tahun-red). Mengenalkan mekanisme pemilihan pada murid TK, banyak manfaatnya karena mereka nanti akan bercerita dengan orang tuanya," terang Evi.

Baca juga: Sosper RPPLH di Panti, Suharjono: Wujudkan Harmonisasi Masyarakat dengan Lingkungan

Khusus untuk pemilih pemula yang merupakan siswa SMA/sederajat, Evi menilai, hal itu bisa disinergiskan dengan guru mata pelajaran PPKN. "Saat saya masih anggota KPU Sumatera Utara, RPP-nya hanya memanfaatkan lorong gedung. Sehingga, kalau ada kunjungan ke RPP, kantor jadi sesak. Di Kota Padang, malah dalam sebuah ruangan khusus. Nyaman pula lagi," terang Evi.

Evi menyebutkan, dirinya tengah merancang pustaka digital untuk keperluan sosialisasi maupun riset perguruan tinggi ataupun pihak lainnya. Karena, banyak hasil penelitian di KPU maupun dokumen terkait berbagai tahapan pemilihan, yang tak terpublikasi secara baik.

"Jika sudah terpublikasi melalui media internet, tentu akan lebih mudah diakses banyak pihak, yang tentu saja akan berguna bagi pembangunan demokrasi kita kedepan," kata Evi sembari berharap, dukungan anggaran dari pemerintah sangat penting untuk mewujudkan rencana pustaka digital itu.

Di momen itu, Evi bercerita tentang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017, yang dilakukan Komisi Informasi (KI) pusat. KPU RI menduduki Peringkat I, dengan persentase nilai keterbukaan informasi mencapai 98,22 persen. Nilai ini adalah peringkat tertinggi nilai rata-rata keterbukaan informasi dari 156 Badan Publik (BP) lainnya yang mengembalikan Self-Assessment Questioner (SAQ). Penyerahan award ini dilakukan di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (21/12/2017).

Baca juga: Ini Capaian Pemko Pekanbaru Sepanjang Tahun 2023

"Tim visitasi KI terkaget-kaget begitu mengetahui betapa terbukanya KPU. Di website KPU RI itu, semua data terkait pemilihan tersedia. Bahkan, saat divisitasi mereka, kita mampu memperlihatkan hasil penghitungan suara di TPS tempat Ketua KI mencoblos pada pemilu 2014 lalu," ungkap Evi.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: