Koperasi di Padang Mayoritas Kategori Sakit

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang tetap fokus pada penguatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini karena masih terdapat koperasi 'sakit' dan terbatasnya pasar untuk produk UMKM.

"Masih banyak tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM. Melalui koordinasi Dinas Koperasi dan UKM pelaku usaha dan seluruh stakeholder diharapkan persoalan-persoalan dapat dipecahkan," kata Staf Ahli Walikota Padang, Afrizal Khaidir saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM tingkat Kota Padang, Kamis (23/11/2017).

Afrizal menyebutkan, dari 676 koperasi aktif di Kota Padang, baru 101 unit atau 15 persen yang masuk kategori sehat. Sedangkan koperasi yang volume pembiayaannya sudah mencapai Rp2,5 miliar setahun dan wajib diaudit akuntan publik sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015, baru sekitar 17 persen atau 115 unit dari koperasi aktif yang ada.

"Jika dievaluasi, masalah utama dalam pengembangan koperasi di Kota Padang yakni masih banyak tunggakan macet pada usaha simpan pinjam, sehingga koperasi sulit meningkatkan skala usaha," kata Afrizal.

Baca juga: FWP dan KPU Padang Kupas Perbedaan Informasi Pilkada 2024 di Sosmed dan Media Massa Bersama Ahli Pers Dewan Pers

Di bidang UMKM, lanjut Afrizal, selama tiga tahun berjalan program unggulan Pemko Padang dalam penumbuhan wirausaha sudah ada sekitar tujuh ribu wirausaha baru.

"Dari data Dinas Koperasi dan UKM, sudah ada tujuh ribu wirusahawan baru yang dibina dinas terkait," ujarnya.

Ia menambahkan, program penumbuhan wirausaha baru ini terus dilakukan, terutama untuk penajamanan sasarannya.

"Di samping membina peningkatan keterampilan dan manajemen pelaku wirausaha tersebut, Pemko juga membantu dalam penguatan modal dan pemasaran," sebut Afrizal.

Baca juga: Bank Nagari dan PT Semen Padang Tandatangani Nota Kesepahaman, Ini Harapan Gubernur Sumbar

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yunisman mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan memantapkan evaluasi dan penajaman program kerja kedepan.

Penulis:
Editor:
Sumber: