Satlinmas Diharapkan Mampu Deteksi Potensi Konflik Sosial Pascapilkada
VALORAnews - Wagub Sumbar, Nasrul Abit Dt Malintang Panai menegaskan, peran aparat Satlinmas sangat penting dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman perlindungan masyarakat. Dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah pada pemilihan serentak 2018, peranan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bernilai strategis.
"Saat tahapan kampanye nanti, peran Satlinmas membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan pesta demokrasi itu," ungkap Nasrul Abit saat jadi Keynote Speaker pada Sosialisasi Peran Satlinmas dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Padang, Kamis (16/11/2017).
Sosialisasi ini diikuti Satlinmas dari daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah pada 2018 yang terdiri dari Satlinmas Kota Padang, Padangpanjang, Pariaman dan Sawahlunto dengan jumlah peserta 50 orang.
Dikatakan Nasrul Abit, Satlinmas juga berperan melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan kepolisian melaksanakan konsolidasi dengan menyusun dan mengorganisir kembali Satuan Linmas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
Baca juga: 240 Personel Satlinmas Kelurahan se-Bukittinggi Diikutkan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
"Juga menyiagakan Satuan Limnas dan melakukan pengamatan/deteksi dini terhadap keresahan dan gejolak masyarakat," ujar Nasrul Abit.
Dikatakan Nasrul Abit, Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun," tegasnya.
Peran Satpol PP dan Satlinmas yang diharapkan pada tahap pascapilkada, terang dia, adalah deteksi dini terhadap ketidakpuasan pendukung kalah yang dapat menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, berperan aktif dalam upaya pemulihan situasi dan cipta kondisi yang kondusif dalam mempersatukan kembali hubungan masyarakat sebagai dampak pilkada. (rls/kyo)
Baca juga: Mendagri Hadiri Puncak HUT Satpol PP dan Satlinmas, Mahyeldi Minta Status Honorer Naik jadi P3K
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro