Studi Komparatif Komisi I DPRD Sumbar: Unit Usaha Jasa dan Keuangan Paling Berkembang pada BUMDes di Jawa Timur
VALORAnews - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur, berkontribusi signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. BUMDes itu fokus melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemprov Jatim dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, membentuk lembaga 'Jalan Lain untuk Kemandirian dan Kesejahteraan' (Jalin Matra).
"Lembaga Jalin Matra ini salah satu tugasnya yakni mengembangkan BUMDes di 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur," ungkap Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Rahayu Purwanti, Jumat (31/3/2017).
Hal ini diungkapkan Rahayu Purwanti, sekaitan studi komparatif tentang pengelolaan dana desa dan pembentukan BUMDes yang dilakukan Komisi I DPRD Sumatera Barat ke Jawa Timur. Rombongan Komisi I ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Arkadius Dt Intan Bano dan diikuti Ketua Komisi I, Achiar, Sabrana (wakil ketua), Ahmad Rius (sekretaris) dan anggota lainnya.
Rombongan dari Sumatera Barat ini disambut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setdaprov Jawa Timur, Agus Wahyudi, Kamis (30/3/2017). Kunjungan ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke BUMDes di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Baca juga: JEMBATAN GANTUNG Sikabu Munto Diperbaiki dengan Dana Desa Rp33,8 Juta
Data BPS Jawa Timur 2015, terdapat sekitar 4.775.000 kaum berpenghasian rendah. Data ini menjadikan Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiiki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Lebih dari 3,2 juta di antaranya berada di perdesaan. Sementara 1,5 juta tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan bulanan untuk sebuah keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka Rp318 ribu.
"Mengatasi angka kemiskinan ini, Pemprov Jawa Timur membentuk Tim Koordinasi Penanggalungan Kemiskinan. Merujuk data BPS, tim khusus ini berhasil mengurangi angka kemiskinan tersebut," ungkap Rahayu.
Dikatakan Rahayu, tim ini merumuskan program kerjanya berdasarkan empat klaster. Klaster 1 merupakan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Klaster 2: Kelompok Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3: Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kecil dan Mikro, Klaster 4: Kelompok Program Murah Pro Rakyat.
Sementara itu, saat peninjauan ke BUMDes Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, unit usaha yang berkembang pesat itu di sektor jasa keuangan terutama simpan-pinjam. "Sebagaimana BUMDes lainnya di Jawa Timur, unit usaha yang berkembang itu yakni sektor jasa dan keuangan. Sedangkan unit usaha produktif tidak berjalan efektif," ungkap politisi perempuan PKS ini.
"Hasil analisa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa khususnya BUMDes, tak lepas dari pendampingan dan keberlanjutan dari program itu sendiri," tambahnya. (kyo)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro