Gubernur Ajak Baznas Tanggulangi Jaminan Kesehatan Warga Miskin yang Belum Terdata

VALORAnews - Masih belum validnya data serta masih ditemui masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan pendataan kembali.

"Untuk 2019 nanti, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Barat harus mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Untuk seluruh Sumbar, peserta BPJS Sudah mencapai 65 persen dari 5,4 juta penduduk yang ada," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno pada rapat Forum Kemitraan dan Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Triwulan II di Sumbar, Senin (10/10/2016).

Kegiatan ini dihadiri Wagub Sumbar, Nasrul Abit, Ali Asmar (Sekda), pimpinan BPJS Sumbar dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, terang Irwan, bagi masyarakat yang belum terdata dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan, dapat dibantu melalui Baznas. "Kalau dari APBD tidak dapat dianggarkan, mesti dapat persetujuan DPRD lebih dulu," terangnya.

Baca juga: 7.764 Orang Warga Pasaman Barat jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Iuran Dibayarkan dari DBH Sawit

"Jadi, jika ada yang sakit terus masuk rumah sakit dan tidak punya kartu, langsung diurus, nanti dikasih kartu, biayanya dari Baznas," tambah Irwan.

Dalam hal pelayanan mereka yang sakit, jelas Iran, untuk pelayanan mesti memprioritaskan masyarakat miskin. "Oleh karena itu, saya akan kembali mengirim ulang surat ke bupati/walikota dalam hal jaminan kesehatan masyarakat, harus mendapatkan perawatan yang optimal," tegas Irwan. (kyo/rls)

Penulis:
Editor:
Sumber: