Sumbar Tak Kebagian Proyek Jalan Tol, Hediyanto: Tak Cocok untuk Daerah Wisata

VALORAnews -- Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Hediyanto W Husaini menegaskan, Sumbar tak kecipratan proyek jalan tol Sumatera yang digagas Presiden RI, Joko Widodo. Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi keindahan alam, terangnya, jalan tol dianggap tak mendukung program dibidang kepariwisataan.

"Untuk Sumbar ini, yang cocok itu jalan empat jalur high grade highway. Ini semacam jalan bebas hambatan," kata Hediyanto kepada wartawan, usai menghadiri seri diskusi #4 Temu Alumni dan Kongres V IKA Unand, Jumat (24/6/2016) di Padang. Diskusi yang dimoderotori Insanul Kamil ini, mengambil tema Berwisata Lebaran Minim Kemacetan.

Kalau jalan tol, terang Hediyanto, berpotensi mematikan usaha ekonomi produktif urang awak, yang memiliki keunikan dan pesona tersendiri di mata wisatawan yang berkunjung ke Ranah Minang. "Tak ada satupun proyek jalan tol di Sumbar. Kita meminta, pemerintah daerah fokus ke pembebasan lahan. Perkuat koordinasi dengan pihak terkait. Jangan sampai pembebasan lahan jadi kendala pembangunan jalan bebas hambatan ini. Malu kita," tegas Hediyanto yang mantan Kadis PU Sumbar itu.

Diyakini Hediyanto, jika jalan bebas hambatan ini terwujud, akan mampu mengurai kemacetan akut yang kerap terjadi di ruas jalan Padang menuju Kota Bukittinggi seperti di Lubukalung, Lembah Anai, Koto Baru dan titik-titik macet lainnya yang kerap terjadi setiap musim lebaran.

Baca juga: Kejadian Berulang Setiap Mudik Lebaran: Taslim Nilai Gubernur Tak Urus Titik Macet di Sumbar

Agar usaha ekonomi produktif warga setempat masih tetap hidup, Hediyanto meminta pemerintah daerah, untuk memfasilitasi para pengusaha kuliner dan lainnya, untuk berdagang di sekitar lokasi jalan bebas hambatan itu. Jangan lagi berpikir, para pengusaha urang awak itu tak memerlukan fasilitasi pemerintah.

"Yang bisa melayani kebutuhan wisatawan itu adalah sektor swasta. Mereka itu tangguh dan teruji. Makanya perlu difasilitasi untuk berusaha ditempat baru. Kalau pemerintahnya menganggap sektor swasta tak memerlukan fasilitasi pemerintah, itu cara berpikir yang kuno. Memangnya, selama ini pemerintah telah mampu memberikan pelayanan seperti yang dilakukan sektor swasta," tegas Hediyanto.

Jalan tipe high grade highway ini, akan dibangun di jalur Duku -- Sicincin. Dananya telah tersedia sekitar Rp600 miliar. Begitu juga dengan rute-rute high grade highway lainnya di Sumbar yang nantinya, akan menunjang proyek jalan tol Trans Sumatera. "Pemerintah daerah dan masyarakat, harus saling mendorong terciptanya jalan empat jalur ini," harapnya.

Jika membangun jalan tol, maka dipastikan tak ada usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar yang bisa tumbuh. Selain itu, pengguna jalan tol juga tidak bisa singgah di objek wisata tertentu yang dilewati di sepanjang jalan tersebut. "Sumbar yang penuh dengan keindahan alamnya, tentu tak bisa dinikmati pengguna jalan tol. Jika jalan bebas hambatan, pengguna jalan bisa berhenti di tempat yang disukainya," terang Hediyanto. (kyo)

Baca juga: Seri Diskusi #4 Temu Alumni dan Kongres V IKA Unand: Polda Sumbar Siap Amankan Arus Lalulintas selama Libur Lebaran

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: