Seri Diskusi #4 Temu Alumni dan Kongres V IKA Unand: Pembukaan Jalan Baru ke KWT Mandeh, Hediyanto: Saya Kecewa dengan Pemko Padang

VALORAnews - Lambannya proses pembebasan lahan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, salah satu faktor penghalang realisasi anggaran pembangunan infrastrukur jalan yang telah dialokasikan Kementrian PU -- PR di daerah. Selain itu, kesadaran warga juga masih minim, terkait akan arti penting sebuah jalan bagi proses pembunganan di sebuah daerah.

Hal itu dikatakan Dirjen Bina Marga Kementrian PU PR, Hediyanto W Husaini, dalam seri diskusi #4 jelang Temu Alumni dan Kongres ke-5 IKA Unand, Jumat (24/6/2016) di Padang. Acara yang dimoderatori dosen Fakultas Teknik Unand, Insanul Kamil itu juga dihadiri Bupati Tanahdatar, Irdinansyah Tarmizi, Yossyafra (pengamat transportasi publik yang juga akademisi Unand), Suprapto (Kadis Prasjal dan Tarkim), Kombes Pol Eddy Djunaidy (Dirlantas Polda Sumbar) dan Jonnedi (Sekda Padangpariaman).

Sementara, acara yang mengambil tema Berwisata Lebaran Minim Kemacetan ini, juga mengundang Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dan Amran (Kadishub dan Kominfo Sumbar). Namun, keduanya tak datang menghadiri acara yang membahas secara komprehensif dan solutif, demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi selama libur lebaran di Sumbar. Seperti, ruas jalan Padang menuju Bukittinggi yang kerap macet di daerah Padangpariaman, Padangpanjang dan Tanahdatar.

"Pertambahan infrastruktur jaringan jalan di Sumbar, sebenarnya cukup signifikan. Namun, jalan itu sampai sekarang tak nampak bermanfaat bagi masyarakat, karena belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pengerjaannya juga tak tuntas karena masih menyisakan persoalan pembebasan lahan di sejumlah titik," terang Hediyanto.

Baca juga: Kejadian Berulang Setiap Mudik Lebaran: Taslim Nilai Gubernur Tak Urus Titik Macet di Sumbar

Pernyataan Hediyanto ini, menanggapi pengantar diskusi yang disampaikan moderator, Insannul Kamil yang menyampaikan, bahwa tidak ada pertambahan panjang jalan di Sumbar rentang lima tahun terakhir. Yang ada itu, menurut Nanuk, panggilan karibnya, hanyalah peningkatan kualitas jalan.

Hediyanto kemudian mengilustrasikan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Jl Samudera. Semenjak ditinggalkannya untuk berkarir di pusat --dulu Hediyanto merupakan Kadis PU Sumbar--, kondisi jalan tersebut tak banyak mengalami perubahan.

"Saya berkeliling Kota Padang sebelum berdiskusi di sini. Saya melihat, Jalan Samudera di tepi laut itu sudah bebas, namun belum juga diaspal. Saya perintahkan untuk segera dilakukan pelelangannya agar bisa segera diaspal. Jangan dibiarkan lama-lama seperti itu. Karena, akan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah," tegas Hediyanto.

Untuk ruas Sicincin -- Malalak yang masih menyisakan persoalan pembebasan lahan, juga jadi sorotan Hediyanto. Begitu juga pembangunan jalan menuju Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh di Pesisir Selatan yang telah dialokasikan dana sebesar Rp500 miliar lebih.

Baca juga: Seri Diskusi #4 Temu Alumni dan Kongres V IKA Unand: Polda Sumbar Siap Amankan Arus Lalulintas selama Libur Lebaran

Dalam diskusi yang berlangsung blak-blakan itu, Hediyanto juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pada Pemko Padang, terkait pembebasan tanah di wilayah Kota Padang. Sikap tidak kooperatif Pemko Padang, akhirnya tidak mendukung pembukaan akses jalan baru ke KWT Mandeh.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: