Rumah Enam Warga Pauah Sangik Terancam Longsor

VALORAnews - Pascabanjir bandang beberapa waktu lalu, belasan hektar sawah dan ladang warga Kenagarian Pauah Sangik, Kecamatan Akabiluru, tak bisa digarap lagi karena sudah berubah jadi aliran Batang Lampasi. Begitu juga sebuah rumah warga, terpaksa ditinggalkan penghuninya karena sudah rusak berat dihondoh banjir.

"Batang Lampasi yang semula hanya memiliki lebar sekitar 12 meter, sejak dihantam air bah beberapa bulan lalu, telah bertambah jadi 28 meter. Hingga kini, sungai itu terus melebar ke sawah dan ladang warga yang berada di sisinya," ungkap Pj Wali Nagari Pauah Sangik, Tarmis di hadapan Tim Safari Ramadhan (TSR) yang dipimpin Sekda Limapuluh Kota, H Yendri Tomas, di Masjid Raya Pauah Sangik, Senin (13/6/2016).

Selain membuat warga kehilangan areal pertaniannya, bencana alam awal tahun lampau itu juga membuat satu keluarga yang beranggotakan 10 orang, terpaksa mengungsi dan hingga kini masih menempati pondok berdinding seng dan berlantai palupuah Batang Pinang. Berikutnya, sebanyak 6 unit rumah warga miskin yang berada di bawah tebing juga terancam tertimbun longsor.

"Kami berharap, warga yang terpaksa menghuni pondok kecil itu mendapat perhatian dari Pemkab Limapuluh Kota, termasuk masalah tebing yang rawan longsor dan mengancam enam rumah warga," papar Tarmis.

Baca juga: Safari Ramadhan ke Lamposi Tigo Nagari, Supardi: Masjid Tempat Terbaik Cetak Generasi Emas

Menjawab harapan masyarakat itu, Yendri Tomas menyebut, sengaja datang ke masjid-masijd yang ada di berbagai nagari untuk menjemput aspirasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Berbagai persoalan yang dikadukan, akan jadi catatan dan dibawa ke tingkat kabupaten.

"Kita akan membawa berbagai permasalahan ini ke kabupaten untuk berikutnya ditangani SKPD terkait," papar Yendri.

Pada kesempatan itu, Yendri juga mengingatkan pemerintahan nagari, untuk ekstra hati-hati dalam mengelola dana desa yang jumlahnya mencapai kisaran Rp1 milyar. Bila tidak mengerti, sebaiknya konsultasi dan berkoordinasi dengan camat dan SKPD terkait.

"Kita berharap, tidak ada yang berurusan dengan hukum. Untuk itu kita harus menggunakan dana desa tersebut sesuai dengan aturan. Harus disadari, semua mata akan melihat dan memantau penggunaan dana desa yang besar tersebut," tegas Yendri.

Baca juga: Politisi PKS DPRD Sumbar Gelar Safari Ramadhan di Kabupaten Solok, Ini yang Disampaikan

Ikut hadir dalam rombongan TSR itu, Kepala BPM Limapuluh Kota, Syahrial Amri, Deswan Putra (Kepala BP4K), Taufik Hidayat (staf ahli), Yuliasman (Sekretaris DPPKAD), Elsiwa Fajri (Camat Akabiluru), Marshal (anggota DPRD) dan sejumlah staf Pemkab Limapuluh Kota.

Penulis:
Editor:
Sumber: