Transparansi Dana Desa, Syamsu Rizal: Mudah Diucapkan, Sulit Diaplikasikan
VALORAnews - Dana desa atau di Sumbar disebut dana nagari, sudah mengalir jauh ke seluruh pelosok nusantara. Bahkan, semangat keterbukaan dalam pengelolaan dana desa atau nagari dituntut kalangan pro keterbukaan informasi di Indonesia.
Bahkan untuk membuktikan tak ada dusta antara Kementerian Desa dengan permerhati keterbukaan, Komisi Informasi Pusat menggelar MoU tentang transparansi pengelolaan dana desa/nagari.
"Transparansi dana nagari/desa ini mudah diucapkan pasti sulit menerapkannya, sehingga mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa, butuh kerja keras semua pihak pecinta keterbukaan informasi publik," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal di sela-sela peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Wisma Antara Jakarta, Senin (16/5/2016).
Dalam iven bertajuk Mengawal Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa itu, Syamsu Rizal mengatakan, untuk uji keterbukaan dana nagari, Komisi Informasi Sumbar menilai nagari transparan sebagai bagian dari penilaian keterbukaan informsi badan publik tahun 2016.
Baca juga: KPU Sumbar Hadirkan 2 Komisioner Komisi Informasi di Rakor Debat Publik Kampanye Pilkada 2024
"Setiap kabupaten dan kota mengirim tiga nagari/desa untuk dinilai ketransparansiannya, terbaik akan diumumkan pada anugerah badan publik terbaik pada September nanti," ujar Syamsu Rizal. (rls)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro