Ribuan Pegawai Non PNS Tak Terdafatar di BKG Limapuluh Kota

VALORAnews - Sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai BLUD di Setdakab Limapuluh Kota, tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Dari apel khusus yang gelar pekan lalu didapati honorer yang hadir sebanyak 2.700 orang, sementara jumlah yang terdaftar di BKD hanya 955 orang.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan, temuannya itu dalam arahannya pada apel gabungan yang juga dihadiri Bupati Irfendi Arbi, di halaman kantor bupati setempat, Senin (7/3/2016).

"Hasil pertemuan saya selama dua hari berturut-turut dengan para pegawai non PNS, ternyata yang hadir mencapai 2.700 orang. Sedangkan yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya sebanyak 955 orang, yang terdiri dari honorer 834 orang, PTT 59 orang dan BLUD sejumlah 62 orang," ujar Ferizal.

Ironisnya lagi, lanjut Ferizal, ada sekolah yang mempunyai 22 orang guru, namun hanya kepala sekolah-nya saja yang berstatus PNS. Sementara, 21 orang lainnya guru honorer dan PTT. Honorer dan PTT yang ada di sekolah itu, tidak pula termasuk di dalam 834 orang yang terdaftar di BKD. Data itu, mengindikasikan penerimaan pegawai non PNS selama ini lepas kontrol.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

"Ini merupakan PR bagi kita. Sebelum Juni mendatang, kita akan mengadakan audit. Para kepala SKPD diharapkan segera melakukan audit tentang tiga hal yang antara lain kualifikasi, kinerja dan tingkat kebutuhan," tekan Ferizal.

Di kesempatan itu, putera Lareh Sago Halaban ini juga menyorot rasa nasionalisme para pegawai yang berkantor di lingkungan eks kantor bupati di Kota Payakumbuh. Sebab, temuannya pada apel pagi, pegawai tersebut ternyata ada kantor yang tidak memasang bendera.

"Saya melihat, tidak semua pegawai di eks kantor bupati di Payakumbuh yang bisa dikatakan ASN, melainkan hanya sebatas aparatur sipil saja. Ini ditunjukan, pada waktu apel ternyata bendera merah putih yang merupakan lambang nasionalis kita tidak ada. Jadi sulit dikatakan apakah yang apel itu ASN atau bukan," sesal Ferizal.

Ferizal kembali menekankan masalah disiplin para pegawai, di lingkungan pemkab setempat. Selain itu, dia juga mengingatkan seluruh SKPD, untuk segera merealisasikan pengumpulan dana peduli bencana serta mengajak shalat gerhana matahari berjamaah, di Masjid Jamik di Batu Hampar, Rabu (9/3/2016). (relis)

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Penulis:
Editor:
Sumber: