Pilkada Serentak, Husni: Penghematan Terjadi di 9 Provinsi

VALORAnews - Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan, evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015, berbeda dengan dua periode pilkada sebelumnya.

"Berdasarkan evaluasi di tingkat pusat, pelaksanaan pemilihan serentak 2015 secara umum lebih mudah. Karena, semua tahapan digelar serentak. Semuanya juga ikuti Bimtek dulu, baru jalankan pelaksanaan. Ini berbeda dengan dua periode sebelumnya," ungkap Husni dalam FGD evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015, Selasa (23/2/2016) di Padang.

Dikatakan, pemilihan serentak 2015 adalah hal baru di Indonesia dan jadi pilkada terbesar di dunia. Amerika Serikat (AS) pun tidak mengenal adanya pilkada serentak, karena model pemilihan disana selain memilih gubernur, pilkada di AS juga memilih Jaksa atau Komisaris, Kepala polisi bahkan referendum.

Bagi penyelenggara, terangnya, pilkada serentak ini lebih memudahkan. Hal itu karena dalam proses pelaksanaannya, KPU di daerah menyelenggarakan proses tahapan dari awal hingga akhir dalam jadwal dan pengaturan yang sama. Apabila pelaksanaan tidak sama, bisa menimbulkan permasalahan dan keributan.

Baca juga: Pjs Bupati Agam Pimpin Rapat Koordinasi Jelang Pencoblosan Pemilihan Serentak 2024, Ini yang Dibahas

"Pilkada serentak juga membuat proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan pilkada menjadi lebih mudah dalam hal koordinasi, bimbingan teknis (bimtek), dan penyelesaian sengketa, karena semua bisa dilakukan secara bersamaan," urai Husni.

Selain memudahkan, terang Husni, juga terdapat efisiensi dalam keserentakan pilkada. Sesuai UU Pilkada, sebagian tahapan dibiayai KPU dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti pemasangan iklan kampanye, sehingga calon tidak perlu membiayai iklan tersebut. Anggaran KPU yang terbatas, membuat pemasangan iklan juga terbatas, tetapi hal ini yang menjadikan efisiensi tersebut.

Jika pilkada yang sebelumnya, biaya kampanye calon itu bisa lebih besar dari anggaran KPU, sekarang lebih efisien, karena difasilitasi KPU. Pemasangan alat peraga pun tertata rapi, dan tidak mengganggu fasilitas umum.

"Meski tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 cenderung menurun, tetapi hal tersebut tidak signifikan. Alat peraga kampanye itu yang menurun drastis jadi sedikit, tetapi hasilnya tingkat partisipasi masyarakat tidak terpaut jauh," terangnya.

Baca juga: PILKADA 2024, BAWASLU: Awasi Ketat Distribusi Surat C Pemberitahuan ke Pemilih

"Soal partisipasi, paling rendah itu terjadi di Kota Medan sebesar 25 persen dan paling tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah, 92 persen. Meski di Papua ada 3 daerah yang partisipasinya mencapai 100 persen, tapi itu perlu di evaluasi kembali," papar Husni.

Penulis:
Editor:
Sumber: