Rakor Kehumasan DPRD Sumbar: Hidayat:Perda Industri Pers Sumbar

VALORAnews - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menegaskan, bentuk perhatian pemerintah terhadap industri pers Sumbar sangat minim. Hidayat lalu melempar wacana, dibentuknya payung hukum berupa Perda, sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah pada industri pers Sumbar.

"Sama-sama kita ketahui, pendapatan wartawan itu masih banyak yang dibawah standar. Padahal, perannya dalam pembangunan sangat besar," terang Hidayat saat jadi pembicara dalam diskusi panel dan rakor kehumasan DPRD se-Sumbar, di ruang rapat khusus DPRD Sumbar, Rabu (17/12/2014).

Minimnya gaji wartawan, terang Hidayat, karena masih banyak perusahaan yang belum sehat. "DPRD memiliki kewenangan mengalokasikan bantuan hibah ataupun bansos, kepada sejumlah lembaga dalam menunjang program pemerintah. Sementara, pers yang paling intens mengabarkan berbagai informasi tentang daerah ke masyarakat luas, nyaris tak pernah dibantu melalui APBD. Padahal, pers itu telah sangat membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan tetap dalam relnya," gagas Hidayat.

Diskusi yang dimoderatori Kabag Humas DPRD Sumbar, Erdi Janur itu, dihadiri utusan Humas DPRD se-Sumbar dan wartawan cetak dan elektronik yang ada di Padang. Sedangkan pemateri lainnya Yuslim (Unand) dan Sawir Pribadi (Singgalang). Acara ibuka Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano. (kyo)

Baca juga: Bawaslu Sumbar Raih Penghargaan Kehumasan Terbaik Tingkat Provinsi pada Pelaksanaan Pemilu 2024

Penulis:
Editor:
Sumber: