Asosiasi Tenaga Kependidikan Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Status PPPK

PADANG (21/10/2024) - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menyatakan, siap mengawal pemerintahan provinsi dalam memperjuangkan dibukanya formasi tenaga kependidikan (Tendik) pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahun 2024 gelombang kedua.

"Tenaga kependidikan sangat penting dalam mendukung proses pendidikan di sekolah. Sudah seharusnya diperhatikan kesejahteraan dan status kepegawaiannya," ungkap Muhidi.

Hal itu ditegaskan Muhidi, saat menerima audiensi dari Asosiasi Tenaga Kependidikan Sumbar di Ruang Khusus 2 Kantor DPRD Sumbar, Senin sore.

Muhidi menegaskan, DPRD sangat mengapresiasi dedikasi dan pengabdian tenaga kependidikan di Sumbar. Muhidi yang juga pernah jadi seorang guru itu menyebut, siap semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pembukaan formasi PPPK bagi tenaga kependidikan.

Baca juga: Forum Honorer Kategori 2 Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kepastian masih Bisa Bekerja di Tahun 2025

"Semoga, ada kejelasan dan kepastian bagi mereka yang sudah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan ini di masa depan," terang Muhidi.

"Jika semua honorer tenaga kependidikan ini tidak tertampung, tentunya perlu ada kejelasan mekanisme perekrutannya di masa mendatang hingga semuanya diterima jadi pengawai pemerintah."

"Bersama Pemprov Sumbar, DPRD siap mengawal prosesnya hingga semua honorer tenaga kependidikan ini memiliki status yang jelas," tegas Muhidi.

Selain itu, Muhidi juga menyebut, akan meminta analisis dari Pemprov Sumbar, terkait peluang penambahan penghasilan bagi tenaga kependidikan di Sumbar.

Baca juga: Mentawai Terima 500 PPPK, Sisa Honorer masih Seribuan, Dominikus: Ditampung jadi PPPK Paruh Waktu

"Informasinya, gaji tenaga kependidikan ini telah berbilang tahun tidak naik. Apa masalahnya sehingga tidak naik. Ini akan kita telusuri nanti di pembahasan RAPBD 2025," terang Muhidi.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: