Sempurnakan Penyusunan Program Kerja, Komisi I DPRD Bungo Pelajari Sistem Layanan Publik di Sumbar

PADANG (16/10/2024) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bungo, Jambi, Dedi Hardani mengungkapkan, kunjungan ke DPRD Sumbar dalam rangka mencari masukan tentang Penetapan Sistem Perizinan di Sumatera Barat.

"Pelayanan Publik salah satunya tentang Penetapan Sistem Perizinan, merupakan salah satu pokok bahasan kita dalam penyusunan program kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I DPRD Bungo yang membidangi Pemerintahan dan Hukum," ungkap Dedi Hardani.

Hal itu disampaikan Dedi Hardani saat memberikan kata pengantar pada kegiatan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu.

Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi ini, diterima anggota Tenaga Ahli DPRD Sumbar, Nasir Ahmad di Ruang Khusus 1 DPRD Sumbar.

Baca juga: DPR RI Tambah 2 Komisi dan Badan Aspirasi Masyarakat, Puan: Menyelaraskan dengan Penambahan Menteri

Dedi Hardani menyebut, banyak mendapat masukan saat pertemuan dengan DPRD Sumatera Barat. Terlebih, pertemuan itu juga dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat.

"Informasi yang kami peroleh dari kunjungan ini, sangat bermanfaat untuk diterapkan di Pemerintahan Kabupaten Bungo," ungkap Dedi Hardani.

Sementara, Nasir Ahmad mengingatkan para wakil rakyat dari Kabupaten Bungo ini, memahami secara utuh regulasi yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi hingga pusat.

"Semua regulasi tentang perizinan ini harus dipahami secara utuh. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan nantinya," terang Nasir Ahmad.

Baca juga: Alat Kelengkapan DPRD Sumbar Tuntas, Semua Partai Dapat Jatah Kursi Pimpinan

Mantan Asisten III Setdaprov Sumbar ini juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi I DPRD Bungo.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: