Sarpras UPTD BLK dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Sumbar Minimalis, Ini Kata Mochklasin

PAYAKUMBUH (6/3/2024) -- Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochklasin menilai, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, merupakan ujung tombak pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan ketenakerjaan sesuai Undang-undang berlaku.

"Kita melakukan kunjungan kerja ke lokasi ini, untuk melihat ketersediaan sarana prasarana (sarpras) dan juga peforma dari UPDT ini," ujar Mochklasin.

Hal itu disampaikan Mochklasin usai memimpin Komisi II DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke UPTD BLK dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Sumbar di Payakumbuh, Rabu (6/3/2024).

Dikatakan, kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat ketercukupan sarana prasarana dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam wilayah kerja UPTD tersebut.

Baca juga: Komisi II DPRD Sumbar Hadirkan Mitra Kerja Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Menurut Mochklasin, dari kunjungan ini diketahui, kondisi UPTD Pengawasan Ketenakerjaan Wilayah II masih butuh banyak perhatian.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang dialami dari sisi sarana prasarana.

"UPTD ini belum memiliki kantor yang memadai, tidak memiliki sarana mobilitas, dimana sejauh ini masih menggunakan mobil pribadi untuk melakukan pengawasan, dan juga banyak kekurangan dari segi peralatan kantor," ungkap dia.

Di lain sisi, jumlah perusahaan untuk wilayah II yang mesti diawasi terbilang banyak, sekitar 2.300 perusahaan lebih. Mulai dari perusahaan skala kecil, menengah hingga skala besar.

Baca juga: Pansus RPJPD Sumbar Bahas Hasil Konsultasi dengan Mitra Kerja, Ini Kata Mochklasin

Dia mengatakan, dengan kondisi serba kekurangan tersebut, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II tetap terus berupaya memaksimalkan Tupoksi.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: