Sarpras UPTD BLK dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Sumbar Minimalis, Ini Kata Mochklasin

Namun demikian, kondisi yang ada tentu mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap ribuan perusahaan yang ada.

Mengatasi permasalahan ini, sambung Mochklasin, ke depan Komisi II bersama pemerintah Provinsi Sumbar akan mengupayakan untuk memenuhi kelengkapan sarana prasarana yang kurang tersebut.

"Persoalan ini akan jadi fokus kita untuk bisa dicarikan solusinya dengan segera, karena yang namanya pengawasan tentu harus ditopang dengan sarana prasarana penunjang yang memadai," ucap Mochklasin.

Baca juga: Target 50 Ribu, Mendaftar 20 Ribu Orang: Baru 9 Ribu Peserta Penas KTNA Booking Tempat, DPRD Sumbar Minta Pemprov Proaktif

Dia menyampaikan, permasalahan kekurangan sarana prasarana di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumbar, jadi fokus perhatian Komisi II untuk bisa disegerakan solusinya.

Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

Yakninya terhadap perusahaan-perusahan yang ada, apakah telah menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah atau belum.

"Banyak yang harus diawasi seperti perlindungan keselamatan kerja, masalah UMR, standar keselamatan kerja, dan lain sebagainya, itu semua kan harus diawasi."

"Kalau yang mengawasi tidak ditopang dengan sarana penunjang yang memadai, bisa-bisa tidak terawasi sekian banyak perusahaan yang ada di Sumatera Barat ini," tukasnya. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: