Wacana LPG 3 Kg Non Subsidi, Politisi PKS Bilang Ini Kebijakan Super Tega, Simak Alasannya

JAKARTA (28/7/2023) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memastikan, akan memimpin rombongan Komisi VI untuk mengecek langsung di beberapa titik di kecamatan soal ketersediaan stok Elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat daerah.

Dari pengawasan tersebut, tambah Martin, akan menjadi bahan laporan hasil peninjauan Komisi VI DPR kepada Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah solutif atas masalah tersebut.

"Masa sidang depan, kan memang pasti rapat dengan Menteri BUMN. Akan kita tanyakan saat rapat terkait masalah itu," ujar Martin, Legislator Fraksi Partai NasDem, dalam keterangan tertulis, Rabu.

Martin mengaku sudah meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memasifkan operasi pasar tabung gas, tabung melon di beberapa wilayah. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan stok gas elpiji 3 kilogram (kg) atau Gas Melon di sejumlah daerah.

Baca juga: PDIP Sumbar: KPU Wajib Buat Peraturan Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi

Super Tega

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3kg non subsidi bermerek Bright, dengan harga yang lebih mahal di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, sebagai sebuah tindakan yang ia sebut "super tega."

"Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya, masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non subsidi," ungkap Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (27/7/2023).

Ia memperkirakan, hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar.

Baca juga: Keluarga yang Sehat Lahirkan Generasi Berkualitas dan Berdaya Saing

Dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi sebesar Rp20.000.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: