Wacana LPG 3 Kg Non Subsidi, Politisi PKS Bilang Ini Kebijakan Super Tega, Simak Alasannya

Dijelaskan, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, yaitu dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi.

Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal.

"Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 kg non subsidi ini, yang sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi, akan semakin memudahkan pengoplosan. Apalagi margin-nya (selisih harganya) besar, mencapai Rp36.000 per tabung. Pengoplosan bisa semakin marak," tambahnya.

Baca juga: PPATK Ungkap Ribuan Anggota Dewan jadi Pemain Judi Online, Ini Kata Komisi III DPR

Menurut Politisi PKS ini, dari ukuran gas yang berbeda saja kerap terjadi pengoplosan gas elpiji. Apalagi kalau barang dan ukurannya serupa, hanya merubah warna tabung dari warna hijau melon ke warna pink saja, maka akan berubah dari barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi. Ini tentu semakin rawan.

"Ini kan bentuk dualitas produk. Dimana komoditas yang sama, dijual dengan harga yang berbeda. Yang satu bersubsidi dan yang lain non-subsidi," jelasnya.

Sebagai informasi, di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal tahun 2022, harga LPG di Indonesia tetap bertahan.

Kenyataan di lapangan malah justru muncul kelangkaan gas LPG 3 kg dengan harga yang melejit. Sebagaimana terjadi di daerah seperti Balikpapan, Makasar, Bali, Banyuwangi, Sumbar dan lainnya.

Diketahui, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran.

Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: