Bimtek Pengelolaan RDP dan BMN Idle Bawaslu Sumbar, Time Line dan Penggunaan Produk Lokal jadi Catatan

BATUSANGKAR (18/6/2023) - Kepala KPPN Padang, Tisari Yona Gumila berharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mempertahankan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2023.

"Kegiatan yang sudah direncanakan, dilaksanakan sesuai timeline yang sudah disesuaikan dengan RPD pada halaman 3 DIPA, sehingga deviasinya dapat diperkecil," ungkap Tisari Yona Gumila pada Bimtek Pengelolaan RDP dan BMN Idle di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, tanggal 14-15 Juni 2023 di Kota Batusangkar.

Melanjutkan materi yang disampaikan Kepala KPPN, M Riza dan Reza Kurniawan juga menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bimtek ini diikuti oleh koordinator/kepala sekretariat, staf pengelola keuangan dan staf BMN Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Baca juga: Seleksi Calon Pengawas TPS di Sumbar, 1490 Lokasi Nihil Peminat, Padang Terbanyak

Selain KKPN Padang, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI dan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara.

Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi yang berhubungan dengan pengelolaan RDP dan BMN Idle.

Lebih lanjut, narasumber juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari penyaluran dan penggunaan rekening dana pemilu, pengelolaan BMN Idle dan pemanfaatan produk dalam negeri.

Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Pakerti Luhur lebih banyak menyampaikan materi sembari berdiskusi dengan peserta, dalam rangka menginventarisir kendala-kendala dalam pengelolaan RDP di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Baca juga: Bawaslu Sumbar: Politik Uang dan Upaya Menjanjikan Dominasi 25 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: