Raker dengan Menteri BUMN, Nevi: Manfaatkan Dana Pagu Indikatif untuk Tujuan Kemakmuran Rakyat

JAKARTA (7/6/2023) - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan, BUMN hingga anak cucunya adalah milik pemerintah.

Korporasi ini lahir --baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan usaha yang seharusnya milik pemerintah yang tujuannya untuk memberikan kontribusi pada negara terutama pada rakyat Indonesia.

"Saya meminta, agar persetujuan Komisi VI untuk BUMN pada Pagu Indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255,661 miliar lebih, dapat efektif mengendalikan BUMN, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur Nevi dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu.

Hal itu dikatakan Nevi pada Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, membahas RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024 sekaligus evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan realisasi anggaran semester I TA 2023.

Baca juga: Anggaran Pendidikan Capai Rp665 Triliun per Tahun, Kemampuan Literasi dan Numerasi masih di Titik Nadir

Politisi PKS ini menyampaikan, Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp70,206 miliar harus mampu merealisasikan 8 arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Beberapa di antaranya, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; dan penguatan daya saing.

"Saya berharap, Kementerian BUMN juga mampu memberi pendampingan pada UMKM yang merupakan usaha kerakyatan dengan volume secara nasional sangat besar," harap dia.

"Saya berkeyakinan, dengan fokus yang besar pada peningkatan kualitas UMKM, maka secara tidak langsung akan memberi kontribusi pencapaian RKP, untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia," tutur Nevi Zuairina.

Baca juga: Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto

Diketahui, RKP 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen.

Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: