Serapan Anggaran Kementerian BUMN Tinggi, Ini Catatan Nevi Zuairina
JAKARTA (16/2/2023) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2022 yang mencapai 99,06% dari pagu anggaran tahun 2022.
Namun demikian, ia memberi catatan dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan BUMN selama 2022 ini. Persoalan yang ia maksudkan antara lain kasus asuransi bermasalah dengan nilai yang sangat besar, pembengkakan biaya kereta api cepat dan kasus aturan busana pegawai maskapai.
"Saya sebagai anggota Komisi VI, sangat mengapresiasi Kementerian BUMN RI yang telah melaksanakan transformasi BUMN sehingga menghasilkan peningkatan kinerja korporasi dan keuangan BUMN pada tahun 2022 dan kontribusi BUMN kepada negara," tutur Nevi.
Politisi PKS ini menerangkan, bahwa seluruh anggota Komisi VI mendorong Kementerian BUMN RI untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya termasuk mengawasi penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dalam rangka menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan, profesional, efektif dan efisien.
"Saya meminta agar Kementerian BUMN beserta jajarannya berusaha merealisasikan tujuannya untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan negara dan juga memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat."
"Peningkatan kinerja yang signifikan di tengah kondisi perekonomian yang menantang, termasuk disaat Pandemi Covid-19 merupakan prestasi besar yang perlu dipertahankan. Mestinya kalau tidak ada Covid 19, BUMN akan mampu semakin meningkatkan skala usahanya," tutup Nevi Zuairina. (vri)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024