Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Keadilan Pemilu Butuh Partisipasi Masyarakat

PADANG (4/12/2022) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Alni mengatakan, pengawasan terkait netralitas akan sulit terlaksana tanpa keterlibatan masyarakat.

"Dengan keterbatasan personel Bawaslu berikut badan adhocnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pengawasan ini berjalan maksimal," ungkap Alni di Padang, Ahad sore.

Hal itu dikatakan Alni saat membuka sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Tokoh Masyarakat dan Keagamaan di Sumatera Barat.

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur warga negara yang wajib untuk tetap netral yakni tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, anggota Polri, ASN dan PPPK.

Baca juga: Bawaslu Sumbar Gelar Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif, Ini Target yang Ingin Dicapai

Selanjutnya, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu-red), badan adhoc Pemilu (PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa) serta Kepala Desa dan Perangkat Desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Alni, Bawaslu akan sangat sulit mengawasi pribadi-pribadi yang wajib netral ini tanpa partisipasi aktif masyarakat.

"Jika menemukan indikasi pelanggaran, diharapkan masyarakat aktif memberikan informasi ke Bawaslu. Makanya, sosialisasi pengawasan ini kita gelar, agar kesadaran masyarakat untuk mengawasi ikut terus terbangun," ungkap Alni.

Alni juga mengapresiasi kehadiran peserta sosialisasi yang tinggi. Padahal, ditengah keterbatasan yang ada, undangan dikirim melalui pesan whatsapp dalam format digital.

Baca juga: Seleksi Calon Pengawas TPS di Sumbar, 1490 Lokasi Nihil Peminat, Padang Terbanyak

"Terimakasih atas kehadiran bapak ibu semua. Kehadiran bapak ibu menandakan bahwa harapan agar partisipasi pengawasan masyarakat di.Pemilu 2024, akan semakin baik kedepannya," ungkap Alni.

Penulis:
Editor:
Sumber: