Liputan Khusus DPRD Bukittinggi: Paripurna Tingkat Satu 2 Ranperda Usulan Eksekutif dan 1 Ranperda Inisiatif Tuntas

Paripurna Ketiga

DPRD Kota Bukittinggi Dengarkan Jawaban Walikota Tentang Ranperda.

Sidang Paripurna DPRD Bukittinggi dengan agenda Penyampaian Jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap Ranperda tentang:

• 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
• 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Sidang Paripurna Istimewa hari ini pada Kamis (9/6) adalah sidang paripurna terakhir dimana Rapat Paripurna tersebut sudah digelar pada Selasa 7 Juni hingga Kamis 9 Juni 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Walikota Bukittinggi yang diwakili Wail Walikota Marfendi serta wakil Ketua DPRD Nur Hasra di ruang sidang Utama DPRD.

Pada paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial sebagai pimpinan sidang, Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi, Wakil Ketua DPRD Nur Hasra, anggota DPRD , Forkompinda, ketua Pengadilan Negri, Kepala Bagian, puluhan awak media dan undangan.

Dalam penyampaiannya, Marfendi memaparkan jawaban terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 bahwa Pemko Bukittinggi mengucapkan terimakasih terhadap penyampaian atas Ranperda atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Selanjutnya dijelaskan Wawako, untuk tanggapan Fraksi PKS terkait dengan Banto Trade Centre, saat ini Pemko Bukittinggi telah meminta legal opinion (pertimbangan hukum) kepada Kejaksaan Negri Bukitttinggi selaku Jaksa Pengacara Negara.

"Kita akan mengambil tindakan tegas atas BTC, sehingga asset ini dapat memberikan kontribusi bagi pendapat asli daerah," terangnya.

Ditambahkannya, untuk Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA), Tahun 2021 yang setara dengan 16.97 % dari total APBD kita berharap angka SILPA ini akan dapat ditekan serendah-rendahnya.

Kemudian, dia memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat tentang bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Daerah.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: