Liputan Khusus DPRD Bukittinggi: Paripurna Tingkat Satu 2 Ranperda Usulan Eksekutif dan 1 Ranperda Inisiatif Tuntas

"Diharapkan pada tahun 2022 ini sudah ada penyelesaian masalah terkait persolan BTC," imbuhnya.

Kemudian untuk pertanyaan Fraksi PKS tentang rencana penambahan staff ahli dalam rancangan perubahan SOTK yang diajukan, Wawako menerangkan bahwa keberadaan staff ahli tentu saja menimbulkan penambahan anggaran, namun mengingat fungsi staf ahli akan berperan dalam pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.

Selanjutnya Wawako yang mewakili Pemko Bukittinggi memberikan jawaban terkait pertanyaan dari fraksi Demokrat tentang adanya penurunan tipe beberapa perangkat daerah Dukcapil, Satpol-PP dan P3AP2 P2 KB.

"Bahwa suatu perangkat daerah dinilai tidak efektif jika beban tugas layanan utamanya kurang dari 700 jam dalam setahun, sehingga unit tersebut harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya, dan ketiga perangkat daerah dimaksud berada pada kriteria tersebut," pungkasnya.

Pada akhir penyampaiannya, Marfendi selaku yang mewakili Walikota, dan Pemko Bukittinggi menghaturkan ungkapan terima kasih kepada segenap anggota Dewan DPRD, serta semua unsur yang hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut, hingga Marfendi pun dengan seksama meminta dukungan semua pihak, dan juga seluruh lapisan masyarakat, agar supaya Ranperda, ini dapat disahkan menjadi peraturan daerah Perda. (ham)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: