Ekspor CPO Sudah Dilarang, Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi, Nevi: Petani Sawit makin Menderita
JAKARTA (18/5/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina menegaskan, tujuan pemerintah melarang bahan baku minyak goreng berupa CPO ini sejatinya sangat bagus. Karena bertujuan agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri jadi tersedia dengan harga terjangkau.
"Kenyataannya, setelah CPO dilarang ekspor, harga minyak goreng tetap tinggi dan petani malah menderita karena larangan ekspor crude palm oil (CPO) berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang turut menekan perekonomian para petani sawit," tutur Nevi dalam pernyataan tertulis, Rabu.
Dikatakan politisi peremuan PKS ini, harga minyak goreng mulai merangkak naik sejak September 2021. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, saat itu harganya masih Rp15.000 per liter.
Beberapa bulan kemudian, harga terus naik sampai dengan bulan Januari 2022, harga minyak goreng mencapai rata-rata Rp20.000 per liternya. Bahkan kini sejak bulan Ramadhan hingga pasca lebaran Idul Fitri, harga minyak goreng dalam kemasan di pasar modern, masih bertengger di harga Rp50 ribu per dua liter.
Baca juga: Asisten II Agam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Kenaikan Harga Minyak Goreng jadi Perhatian
"Sudah tidak berefek kebijakan pemerintah dengan berbagai peraturannya. Alih-alih untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, yang ada malah kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) membuat harga beli tandan buah segar (TBS) sawit petani di sejumlah daerah melorot dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa fraksi PKS telah mendesak pemerintah agar petani dibantu dengan berbagai insentif. Menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab sebagai dampak kebijakan ini pada petani sawit dengan membantu mereka melalui berbagai insentif yang meringankan, baik insentif di input, di proses, di outputnya atau insentif harga.
"Saya berharap, ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan terkait minyak goreng ini. Semua serba trial and error, tapi banyak melesetnya yang ditunjukkan semua kebijakan yang dikeluarkan tidak ada yang dapat menyelesaikan persoalan minyak goreng yang berlarut-larut," tutup Nevi Zuairina. (vri)
Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024