Pedagang Uji Nyali Wakil Rakyat dari Koalisi Bukittinggi Hebat Gunakan Hak Interpelasi

VALORAnews - Sejumlah pedagang dari berbagai sentra pasar yang ada di Kota Bukittinggi, berdialog dengan wakil rakyat dari tiga Fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi yakni Fraksi Gerindra, PKS dan Fraksi Golkar, guna menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

"Pertemuan dengan pedagang itu lahir dari hati terdalam pengurus tiga partai yang ada di DPRD. Pedagang dapat menyampaikan aspirasi, permasalahan dan harapan ke depan untuk kebaikan bersama," kata Ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi, Erman Safar, Senin (14/9/2020).

Pertemuan di kantor sekretariat DPC Gerindra Jl Bypass itu, dihadiri sejumlah pedagang dari Pasar Atas, Pasar Aua, Pasar Bawah, Pedagang Belakang Pasar, Pedagang K-5 Pasar Atas, Pedagang K-5 Pasar Lereng serta para pedagang K-5 khusus malam hari kawasan Pasar Atas.

Selain itu, juga hadir pengurus partai sekaligus anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yakni Ketua Fraksi, Benny Yusrial, anggota Sabirin Rachmad, Asril Bakar, M. Angga Alfarici dan Ketua DPRD Herman Syofyan juga dari Gerindra.

Baca juga: Tabungan Utsman 2024 Diluncurkan, Target 2200 Nasabah Tapi Ada Margin Ringannya

Sedangkan dari Fraksi Golkar yaitu Jon Edwar selaku Ketua DPD Golkar Bukittinggi sekaligus sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD dan Syafril, anggota fraksi.

Pertemuan yang sekaligus berdialog langsung guna mendengar aspirasi masyarakat pedagang kota Bukittinggi dipandu Yulius Rustam, yang mana diprakarsai partai yang tergabung dalam "Koalisi Bukittinggi Hebat", yang mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi: H. Erman Safar - H. Marfendi.

Dalam dialog tersebut, para pedagang meminta ke tiga fraksi agar menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya terhadap semua kebijakan, dan aturan wali kota Bukittinggi yang telah merugikan pedagang dan perekonomian di kota Bukittinggi.

"Aspirasi kami sebagai pedagang agar DPRD menggunakan hak interpelasi. Hak itu sangat patut dilakukan soalnya, kebijakan dan aturan wali kota telah merugikan pedagang. Fraksi Gerindra, PKS dan Golkar memprakarsainya," sebut Ketua Pedagang Pasar Aur, Dedi Dean.

Baca juga: Bukittinggi Siagakan Ambulance untuk Evakuasi Korban Bencana di Agam dan Tanah Datar

Masalah pedagang serta semua persoalan yang dikemukakan terkait kebijakan dan peraturan yang dibuat pemko Bukittinggi, yang dinilai tidak berpihak pada mereka yang berprofesi sebagai pedagang.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: