Antisipasi Virus Corona, KI Sumbar: Penyebaran Informasi jadi Prioritas Utama Pemerintah
VALORAnews - Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar mengantisipasi penyebaran Virus Corona di Sumbar. Namun, ada beberapa hal yang masih harus diperkuat, seperti Dinas Kesehatan se-Sumbar mesti aktif memberikan informasi ke masyarakat terkait Virus Corona ini.
"Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi seperti ini, dikategorikan sebagai informasi serta merta. Karena itu, penyebaran informasi merupakan prioritas utama," jelas Nofal Wiska di Padang, Selasa (3/3/2020).
Virus Corona menjadi isu yang makin meresahkan masyarakat, menyusul ditemukannya dua orang terpapar virus itu di Indonesia. Akibatnya, terjadi kepanikan masyarakat, karena khawatir Virus COVID-19 ini makin menyebar.
Pemerintah provinsi Sumbar juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, seperti dengan menyiapkan dua rumah sakit yang menjadi rujukan pasien jika terkena virus Corona, yaitu RSUP M. Djamil Padang, dan RS Achmad Muhtar Bukittinggi. Selain itu, berbagai imbauan dan koordinasi sudah dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Baca juga: KPU Sumbar Hadirkan 2 Komisioner Komisi Informasi di Rakor Debat Publik Kampanye Pilkada 2024
Dikatakan, dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dijelaskan, badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
"Tidak cukup dengan imbauan saja, tapi penyebaran informasi harus dilakukan secara masif kepada masyarakat, sehingga tidak muncul ketakutan yang berlebihan," lanjut Nofal.
"Fokus penyebaran informasi selanjutnya lebih kepada bagaimana pencegahan, kemudian informasi tentang kesiapan pemerintah menghadapi penyebaran virus," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi, meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi di media sosial.
Baca juga: Sekda Agam Tandatangani Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik
"Kondisi seperti ini membuat berita hoax berkembang pesat, masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi yang berkembang. Lalu disini peran informasi pemerintah diperlukan," tutur Adrian. (rls)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro