Penyiaran Sehat Hak Masyarakat, Afriendi: KPID Butuh Dukungan Semua Pihak

KPID, sebutnya, saat ini memakai sistem penyiaran induk dengan 16 jaringan TV nasional. KPID juga tidak lagi lembaga yang hirarkis. "KPID Sumbar sejak didirikan 2004, perjalannya mengalami pasang surut," ungkapnya.

"Sejak 2018 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dimana anggaran KPID melalui APBD, membuat persoalan tersendiri dalam dukungan anggaran dalam menjalankan fungsinya. Namun, persoalan itu saat ini terselesaikan melalui mekanisme dana hibah dari Dinas Kominfo Sumatera Barat. Sama dengan organisasi/lembaga KONI, PKK dan Pramuka," ungkapnya.

"Alhamdulillah meskipun begitu KPID Sumbar hingga sekarang tetap eksis berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya Pemerintah Daerah yakni Dinas Kominfo Sumatera Barat sehingga KPID Sumbar sampai hari ini bisa melakukan pelayanan publik."

Baca juga: Afriendi Sikumbang Lantik 16 Advokat Baru APSI Sumbar

"Oleh sebab itu, KPID Sumbar perlu didukung dan diperkuat sehingga bisa menjaga moral masyarakat serta menjaga dari pengaruh negatif informasi yang bersumber dari media elektronik seperti televisi dan radio," tambahnya.

Hal senada dikatakan pembicara lainnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat, Zainuddin yang diwakili Suhendri (Kepala Bidang Publikasi dan Informatika Keuangan Daerah). Menurutnya, DPKD Sumatera Barat telah melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, informasi keuangan daerah dengan mudah dapat diakses oleh siapapun.

"Transparansi pengelolaan keuangan itu sangat penting dilakukan, sehingga mudah diakses semua pihak," urainya. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: