Realisasi Bantuan Khusus Ganjal Pembahasan APBD Tanahdatar 2020

Selasa, 12 November 2019, 18:07 WIB | Wisata | Kab. Tanah Datar
Realisasi Bantuan Khusus Ganjal Pembahasan APBD Tanahdatar 2020
Rapat paripurna DPRD Tanahdatar dengan agenda penyampaian nota RAPBD Tanahdatar 2020, Selasa (12/11/2019). Rapat ini dihadiri pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Tanahdatar, Zuldafri Darma. (jhen rahmad/valoranews)

VALORAnews - Pembahasan APBD Tanahdatar 2020 terancam tidak akan dibahas anggota dewan. Pasalnya, wakil rakyat itu mendesak Pemkab Tanahdatar menyelesaikan dana BKBK (Bantuan Khusus Bersifat Khusus) terlebih dulu sebelum membahas APBD.

Pengerjaan dana BKBK 2019 kurang dari 15 hari lagi, sementara persoalan BKBK itu belum terselesaikan. Dana BKBK ini pernah mencuat dan dipertanyakan anggota dewan pada Bupati Tanahdatar, Irdinansyah Tarmizi saat pelantikan ketua DPRD, Senin (12/10/2019) lalu.

Saat itu, Irdinansyah Tarmizi berjanji pada hari yang sama, akan menyelesaikan dana BKBK agar dapat dijalankan di 2019 ini. Faktanya, sebulan setelah pernyataan bupati itu, BKBK masih jadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan.

Dalam pembahasan awal APBD Tanahdatar 2020 yang dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD, Selasa (12/11/2019) dana BKBK ini kembali mencuat. Jonnedi dari Fraksi Gerindra dan Eri Hendri dari Fraksi Demokrat, kembali mempertanyakan dana BKBK dalam interupsi mereka di penghujung sidang.

Eri Hendri dalam interupsi itu meminta wakil bupati, Sekda atau Kepala BKD, menjelaskan dana BKBK. Pasalnya, menurut Eri Hendri, wali nagari sudah banyak yang risih dengan ketidakjelasan dana tersebut, sementara saat ini sudah sangat dipenghujung tahun anggaran 2019.

Menanggapi permintaan anggota dewan, Sekda Tanahdatar, Irwandi menjelaskan, kegiatan BKBK tak kunjung terealisir, disebabkan telatnya wali nagari mengusulkan kegiatan. Sehingga, berdampak terhadap surat keputusan bupati Tanahdatar yang juga terlambat.

Untuk mengatasi persoalan BKBK, Irwandi meminta wali nagari, segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan baik dalam bentuk proposal maupun lainnya. Sehingga, nanti tim akan melakukan verifikasi, baru dapat dilaksanakan.

Meski Irwandi sudah berusaha memberikan jawaban terkait BKBK, tapi hal itu tampaknya tidak sesuai yang diharapkan. Anggota dewan, tetap menuntut persoalan BKBK diselesaikan hari itu juga. Bila tidak tuntas, maka pembahasan APBD tidak usah dilanjutkan.

"Pembahasan ini dapat dilanjutkan, jika Pemkab Tanahdatar dapat memberikan jaminan dana BKBK ini bisa dicairkan pada tahun anggaran 2020," tegas Jonnedi.

Sebelum rapat ditutup, pimpinan dewan, Wabup Tanahdatar, Zuldafri Darma berjanji akan mengadakan rapat kilat dengan pihak terkait. Sehingga, harapan anggota dewan dapat dicarikan solusinya dengan kata lain dana BKBK dapat segera dicairkan. (jen)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: