Rakernis KI Rekomendasikan Hari Keterbukaan Informasi ke Presiden

VALORAnews - Pimpinan Pleno Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi (KI) se-Indonesia yang juga Komisioner KI Pusat, Evi Trisulo mengungkapkan, progres pembahasan di rapat komisi luar biasa.

"Ada semangat dan keinginan bersama, bagaimana KI sempurna dalam tugas sebagai pengawal keterbukaan informasi di republik ini," ujar Evi, saat membuka Pleno Rakernis V di Tanggerang, Sabtu (22/8/2015) malam.

Kata Evi, terbukti semangat untuk kesempurnaan KI, meski pada rapat komisi penuh kritisi dan masukan tapi dalam satu semangat dan visi untuk keparipurnaan KI, dalam tugas dan wenwenangnya kedepan.

Pada penyampaian hasil Komisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) oleh juru bicara yang merupakan wakil ketua KI Sumbar, Arfitriati, disebutkan secara gamblang hasil rapat komisi ASE.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Terima 26 Sertifikat Tanah Aset Pemko dari BPN, Ini Tujuannya

"Termasuk usulan kepada Presiden untuk mengeluarkan instruksi presiden tentang percepatan informasi publik. Selain itu, KI harus mempergencar kampanye keterbukaan informasi publik yang tepat sasaran," ujar Arfitriati.

Selain itu, meminta kepada Presiden untuk menetapkan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, yang pada 2015 sudah dilaunching oleh KI Pusat, bertepatan dengan hari pengesahan UU 14 Tahun 2018.

"Tentu, untuk penetapan hari keterbukaan informasi ini, KI Pusat meminta kepada Presiden Jokowi, sehingga menjadi hari yang ditandai dalam kalender setiap tahunnya," ujar Arfitriati.

Hasil pembahasan Komisi ASE ini, diterima peserta Rakernis secara bulat. "Sepakat dan bakal didetilkan semua hasil Komisi ASE di Rakornas Aceh, Oktober mendatang," ujar Ketua Komisi ASE Rakernis, Reidy Samuel. (relis)

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: