Integritas: Penindakan Kasus Korupsi di Sumbar hanya Kelas Teri

VALORAnews - Sejak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang efektif, sekitar 180 kasus korupsi telah disidang sejak 2011 hingga 2015.

"Dominannya, kasus itu ditangani pihak Kejaksaan, sangat minim kasus korupsi yang bermula dari kepolisian. Ini salah satu indikator bahwa kepolisian tidak proaktif menjalankan fungsinya, penegakan hukum anti korupsi di Sumbar," ujar Ketua LSM Integritas, Arief Paderi pada diskusi penggiat anti korupsi di Rimbun Cafe Kimangunsarkoro Padang, Sabtu (15/8/2015).

Selain itu, kecenderungan hari ini, penyidikan sampai sidang kasus korupsi mulai kurang greget, bahkan penanganannya lebih lembek ketimbang kasus pidana biasa. Belum lagi soal beberapa kasus korupsi yang mengendap baik di kejaksaan maupun di kepolisian.

"Pola aneh kasus yang naik ke tahap pengadilan adalah kasus korupsi kecil dengan kerugian negara yang kecil pula, tapi intensitas kasus naik tidak dibarengi dengan kasus korupsi besar yang saya duga mengendap di lembaga-lembaga penegak hukum," ujar Arief.

Baca juga: Lomba Nagari Percontohan Anti Korupsi, Tim Provinsi Nilai Nagari Kapa

Bahkan LSM Integritas curiga, ada permainan tidak sehat. "Kejaksaan hanya kejar kuantitas ketimbang kualitas kasus korupsi, bahkan kasus korupsi kecil pola split juga dilakukan," ujarnya.

Emang sih, kata Arief, ada kasus korupsi besar sampai ke pengadilan, tapi penanganannya kasus itu ada perlakuan khusus terhadap terdakwa korupsi.

"Seperti tidak dilakukan penahanan, belum tuntutan hukum rendah. Bahkan, saat putusan karena faktor penempatan hukumnya ngawur terdakwa bebas akhirnya," ujar Arief.

Hari ini, LSM Integritas menilai penegakan hukum korupsi di Sumbar lemah dan ini tidak biasa dibiarkan.

Baca juga: Bawaslu Bukittinggi Temui Pjs Wali Kota, Ini yang Disampaikan

"Kekuatan elemen penggiat anti korupsi harus bergerak mengawal setiap bentuk tindak pidana korupsi," ujar Arief. (klg)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: