Azwandi Rahman Siap Gerakan 1.000 Kelompok Tani

VALORAnews - Potensi sektor pertanian di Sumatera Barat luar biasa. Ada kurang lebih 80 persen masyarakat Propinsi Sumatera Barat menjalani kegiatan pertanian. Namun tingkat kehidupan dan kesejahteraannya masih belum maksimal diperhatikan.

Demikian diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumbar 1, Azwandi Rahman, Selasa (9/4/2019) ketika bertemu dengan sejumlah petani di Alahan Panjang, Kabupaten Solok.

Menurut Azwandi, meski petani masih mayoritas di Sumatera Barat, namun tingkat kesejahteraannya masih banyak yang belum memadai. Hal ini salah satu disebabkan kedaulatan petani tidak berada di tangannya, melainkan para tengkulak dan pedagang yang banyak mendapat untung dari hasil pertanian.

"Dengan alasan itu, saya berkomitmen untuk menggerakkan potensi 1.000 kelompok tani agar mampu memiliki kedaulatan sendiri. Dengan adanya kedaulatan kemandirian petani tersebut, maka petani dapat meningkatkan kesejahteraannya," tutur Azwandi, mantan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat ini.

Baca juga: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR RI Perempuan Terbanyak Sepanjang Sejarah

Menurut Azwandi, ada empat langkah yang akan dilakukannya jika dipercaya masyarakat menjadi wakilnya di DPR RI periode 2019-2024 mendatang. Pertama, melakukan modernisasi sektor pertanian. Teknologi pertanian harus dilakukan. Caranya adalah dengan melakukan uji labor tanah yang akan ditanami tanaman yang cocok sehingga hasilnya maksimal.

Kedua, kata Azwandi, kualitas pasca panen hasil pertanian harus ditingkatkan. Misalnya harus ada alat pengering seperti pengeringan padi, bawang, dan sebagainya. Jika cuaca mendung, pengeringan tetap bisa dilakukan. Sehingga proses pasca panen tidak terganggu dengan kondisi alam.

Ketiga, petani harus bersatu dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya melalui usaha bersama. Untuk itu, petani harus membentuk badan usaha milik bersama yang tumbuh dari petani sendiri. Artinya tumbuh dari bawah sendiri. Kalaupun selama ini ada koperasi yang dibentuk dari atas, sehingga petani pun banyak mengandalkan bantuan dari atas. Koperasi petani ini tentu tetap dikelola secara professional.

Keempat, petani harus berdaulat dalam kebersamaan. Selama ini petani mulai dari proses pembersihan lahan hingga panen membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Sedangkan pedagang pengumpul, pedagang antar daerah, hanya dalam hitungan jam atau hari, sudah mendapatkan keuntungan sekian rupiah. Sedangkan petani sudah berbulan-bulan, baru mendapat hasil penjualan. Itupun petani belum tentu untung jika diperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan.

Baca juga: DPC PKB Pesisir Selatan Dukung Penuh Muhaimin Iskandar kembali jadi Ketua Umum

"Hal itu terjadi karena petani tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan harga dan pascapanen. Karena itu, bagaimana ke depan petani didorong untuk memiliki kedaulatan sendiri," tutur Azwandi.

Penulis:
Editor:
Sumber: