1,6 Juta Jiwa Warga Sumbar Belum Terdaftar jadi Peserta JKN

VALORAnews - Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Oleh karena itu, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, harus memberikan perhatian terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKN-nya masih rendah.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit disela-sela audiensi Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Padang, Asyiraf Mursalina didampingi Eva Kurnia Sari (Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kapatuhan) di ruang kerja Wagub Sumbar, Selasa (19/3/2019)

Nasrul Abit memastikan, setelah menyampaikan nanti ke gubernur untuk melakukan koordinasi, dengan seluruh bupati/wali kota se-Sumatera Barat, agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN.

Menindaklanjuti hal tersebut, dijadwalkan rapat bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKKBN serta Biro Mental dan Kesra pada Jumat (22/3/2019) mendatang.

Baca juga: Bukittinggi Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya

"Kita kumpulkan untuk mendapat data mikro penduduk Sumbar, terutama data kemiskinan yang sebenarnya, by name by adress. Sehingga, kita akan mampu memberikan solusi dan bagaimana pendanaan bagi masyarakat miskin. Kita tidak bisa pakai data BPS, karena sifatnya makro," ujar Nasrul Abit.

Dia menyampaikan, saat ini BPJS dalam memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat Sumatera Barat, masih mengalami kekurangan pembiayaan per tahunnya.

"Kekurangan ini masih diupayakan oleh BPJS nasional untuk menanggulangi. Oleh karena itu tentunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi beban kepala kepada daerah dan duduk bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bagaimana menganggarkan," terangnya.

"Kunci utama dari semua itu adalah data yang akurat, terukur dan tetap sasaran terhadap masyarakat miskin serta tidak adanya data ganda," ungkap Nasrul Abit.

Baca juga: BPJS Bicara JKN di Radio Langkisau FM

Sementara, Asyiraf Mursalina menyampaikan, dari jumlah penduduk Sumbar 5,5 juta jiwa, masih ada 1,6 juta yang belum masuk dalam program JKN.

Penulis:
Editor:
Sumber: