Ditegur Gubernur Soal Travel Liar, BIM Gelar Razia Bersama TNI/Polri

VALORAnews - Humas PT Angkara Pura 2 Bandara Internasional Minangkabau (PT AP2 BIM), Fendrick Sondra mengakui, permintaan masyarakat terhadap angkutan tidak resmi dari dan ke bandara terbilang tinggi. Tak mengherankan, keberadaan angkutan yang tidak dilengkapi izin dari instansi berwenang itu, makin menjamur mencari penumpang di kawasan bandara.

"Angkutan tak resmi ini, jadi persoalan pelik dalam tatanan pelayanan di bandara. Keberadaan mereka di bandara ibarat buah simalakama bagi BIM," ungkap Fendrick dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu (9/1/2019).

Dikatakan Fendrick, BIM adalah gerbang utama pariwisata Sumbar untuk menyambut kedatangan para tamu dalam negeri dan mancanegara, baik sebagai wisatawan maupun untuk kepentingan bisnis dan keluarga.

"Sebagaimana gerbang, tentunya BIM akan jadi cermin (potret) awal yang dilihat dan rasakan para tamu yang datang ke Sumatera Barat menggunakan pesawat udara. Segala bentuk pelayanan yang ada di BIM, akan langsung dirasakan seiring kualitas pelayanan bandara yang telah jadi tolok ukur kenyamanan tamu yang datamg," ungkap Fendrick.

Baca juga: Angkasa Pura II Serahkan Bantuan Kemanusian untuk Korban Banjir Padang Pariaman dan Pesisir Selatan

Salah satu pelayanan yang jadi perhatian para tamu, tegas Fendrick, adalah moda transportasi darat. Saat ini, tambahnya, BIM sudah mefasilitasi kerjasama dengan berbagai macam moda transportasi darat seperti taxi, bus, kereta api, travel dan rent car (rental) dengan standar layanan yang sudah disesuaikan untuk memenuhi harapan para pengguna jasa.

"Di balik semua pelayanan dan fasilitas antar moda darat yang resmi bekerja sama dengan BIM, masih saja ada komplain pengguna jasa baik dari masyarakat, akademisi dan di media sosial bahkan pejabat negara, tentang keberadaan calo kendaraan dan angkutan tidak resmi di BIM," tegasnya.

Hal tersebut, urai Fendrick, mencerminkan adanya demand cukup tinggi dari pengguna jasa akan transportasi darat dari dan ke BIM. Terlepas dari sebenarnya memang ada demand dari para pengguna jasa, dari sisi pelayanan dan safety, keberadaan angkutan tidak resmi di BIM pada kenyataannya menyebabkan citra tidak baik.

Malahan, cenderung mencoreng nama bandara yang juga mewakili citra masyarakat Sumatera Barat yang terkenal akan budaya yang santun dan damai. "PT AP2 selaku pengelola BIM yang selama bertahun-tahun telah mencoba mencarikan formula terbaik untuk para pejuang transportasi bandara, akhirnya harus mengambil sikap dalam menertibkan angkutan tidak resmi ini," tegasnya.

Baca juga: Zero Accident di PT AP II BIM Sepanjang 2017

"Berdasarkan teguran lisan gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi tentang kondisi tersebut, kami Manajemen PT Angkasa Pura II memutuskan untuk melakukan penertiban bekerjasama dengan unsur TNI dan kepolisian," tambah Fendrick.

Penulis:
Editor:
Sumber: