Tambahan Penghasilan Pegawai, Abdul Rahman: ASN masih Banyak Sekadar Setor Wajah
VALORAnews - Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) naik sejak Januari 2018 ini. Namun, kenaikan gaji lewat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sejatinya berbasis kinerja, hanya disambut sebagian ASN dengan kerajinan setor wajah untuk keperluan absensi saja.
Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, persoalan itu muncul karena ada beberapa bidang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Solsel, tidak memiliki program yang akan dikerjakan oleh pegawainya. Padahal, sebutnya, tolak ukur dari basis kinerja itu sendiri mesti dengan keberadaan suatu program kerja.
"Bila program tidak ada apa yang mau dikerjakan. Sehingga tak asing rasanya dijumpai ASN Solsel datang ke kantor hanya setor wajah saja tanpa kegiatan," kata dia usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, di aula Sarantau Surambi kantor Bupati setempat, Rabu (21/3/2018).
Dia menilai, timbulnya persoalan itu bukanlah sebuah kesalahan yang semata tertuju kepada ASN saja. Akan tetapi katanya bermuara kepada OPD yang tidak inovatif melahirkan program-program kerja yang menjurus pada visi-misi pimpinan daerah yang tertuang dalam RPJMD Solsel.
Kemudian, lanjutnya, dengan kondisi itu pula ASN juga bekerja jadi asal termasuk mengarang-ngarang narasi sebagai laporan kerja. Sehingga tak jarang ditemui, poin yang hanya bersifat pertemuan biasa oleh pegawai dilaporkan juga sebagai kegiatan kerja.
"Penamapakan kesan malas oleh pegawai ini tidak bisa juga disalahkan mereka. Hanya saja ke depan, program kerja di setiap OPD jangan lagi sampai kosong, harus terdistribusi ke seluruh bidangnya, sehingga sepanjang tahun ada hal yang dapat dikerjakan oleh pegawainya," terang Abdul Rahman.
Di sisi lain, tambah Abdul Rahman, minimnya APBD Solsel tiap tahunnya juga mempengaruhi perencanaan kerja OPD. Artinya, ada beberapa program yang sudah dirancang OPD, namun urung berjalan karena tidak terakomodir oleh APBD.
Lalu, sambungnya, pimpinan OPD diminta saat akan merumuskan program jangan hanya memuat kebijakan kepala dinasnya saja. Tetapi jelasnya, harus datang dari semua bidang, sehingga anggaran yang terbatas bisa tersebar ke semua lini dan seluruh ASN pun bisa bekerja sesuai tugasnya.
Baca juga: JPU Kejari Pasaman Barat Siapkan Surat Dakwaan Tersangka Perdagangan Orang
"Terkadang kan tidak, masih ada juga sentimen dari kepala OPD terhadap bidang-bidangnya. Masih ada pemberian program yang dikotak-kotak pada bidangnya, satu diberi satu tidak. Maka ini harus dievaluasi, kalau tidak programnya maka OPDnya sendiri yang harus dievaluasi," tegasnya.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Peneliti dari 3 Perguruan Tinggi jadikan Nagari Lubuk Malako Prototype Desa Adat
- Ketua Dekranasda Solsel Resmikan Mitra Kerinci Galeri
- Mandabiah Kabau Nan Gadang, Khairunas: Pemkab Dukung Pelestarian Budaya
- Bupati Solsel Nilai BBI Bariang Cocok jadi Lokasi Wisata Edukasi
- Dekranasda Solsel Fasilitasi 70 Milenial Dilatih Desainer Andal