Nagari Taram Biayai BPJS Warga dengan Penjualan dari Bank Sampah

Minggu, 04 Maret 2018, 19:19 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
Nagari Taram Biayai BPJS Warga dengan Penjualan dari Bank Sampah
Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi bersama Kepala Cabang BPJS Limapuluh Kota, Ina Mutia Farina dan perangkat nagari Taram, foto bersama dengan penghargaan bidang pelopor desa Swa-JKN oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, kemarin. (huma
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews - Nagari Taram, Kecamatan Harau, dinobatkan sebagai pelopor desa Swa-JKN oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Award ini ditandangani kepala BPJS Kesehatan, Prof Fachmi Idris.

"Walinagari dan perangkatnya lah yang pertama kali menggagas hal ini, mengingat begitu banyaknya permasalahan yang muncul saat ada anggota masyarakat yang sakit," ujar Kepala Cabang BPJS Limapuluh Kota, Ina Mutia Farina.

Dikatakan, Nagari Taram sebagai pelopor karena pemerintahan nagari tersebut berperan dan memberikan andil yang besar untuk bisa bergulirnya program SWA-JKN. Desa SWA-JKN merupakan program yang strategis untuk membangkitkan kembali rasa gotong royong yang menjadi jati diri bangsa ditengah-tengah masyarakat.

Melalui program desa SWA-JKN nagari menggerakkan masyarakatnya agar memiliki kesadaran mendaftarkan diri dan anggota keluarganya serta komitmen untuk membayar iurannya teratur setiap bulan.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

"Ada wacana dan inovasi yang dilakukan walinagari Taram dengan memanfaatkan bank sampah sebagai salah satu funding support untuk pembiayaan JKN di Nagari Taram kedepan. Ide seperti ini sangat positif dan perlu didukung semua pihak," ungkapnya.

Diharapkan, pemerintah daerah sampai ke pemerintahan nagari dapat mendorong menjadikan desa SWA-JKN ini menjadi program wajib yang ada di setiap nagari. Karena, permasalahan kesehatan adalah masalah yang akan selalu muncul setiap waktu dinagari, permasalahan itu akan bisa diantisipasi melalui program tersebut.

"Jika setiap nagari menjalankan program desa SWA-JKN ini, kita optimistis kabupaten Limapuluh Kota akan jadi kabupaten yang tercepat, karena berhasil mewujudkan target UHC sebelum tahun 2019, yang tentu saja ini akan menjadi kebanggaan dan bukti keberhasilan yang akan dicontoh daerah lainnya," pungkasnya.

Sementara, Walinagari Taram, Defrianto Ifkar mengatakan, akan selalu mendukung inovasi yang dilaksanakan pemerintah beserta pihak BPJS Kesehatan, termasuk dalam target perluasan kepersertaan JKN-KIS dengan mesejahterakan masyarakat di nagarinya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

"Konsep kita menjaring peserta JKN-KIS melalui program Bank Sampah, yang merupakan salah satu funding support untuk pembiayaan bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Hasil dari Bank Sampah ini, lansung dipotong secara rutin untuk membayar iuran JKN-KIS setiap bulannya," ujarnya.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: